ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN TERKAIT KETIDAKSESUAIAN JAM KERJA YANG DIALAMI ABK INDONESIA DI KAPAL ASING

JURIDICAL ANALYSIS OF THE LEGAL RESPONSIBILITY OF MIGRANT PLACEMENT COMPANIES FOR NON-SUITABLE WORKING HOURS EXPERIENCED BY INDONESIAN BOAT CREW ON FOREIGN SHIPS

Banyaknya masyarakat yang ingin menjadi PMI khususnya dalam bidang maritim tidak sejalan dengan pengetahuan, perundang-undangan dan prosedur untuk melindungi para ABK yang bekerja diluar negeri, sehingga kondisi tersebut mengakibatkan permasalahan hukum seperti yang terjadi di Kapal Long Xing 629 terkait ketidaksesuaian jam kerja yang dialami ABK Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab P3MI terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pemberi Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pemberi Kerja merupakan pihak yang harus bertanggungjawab atas pelanggaran jam kerja yang dialami ABK Long Xing 629 asal Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian dalam Perjanjian Kerja dan dapat dikatakan bahwa Pemberi Kerja telah melanggar kontrak. Penempatan PMI yang tidak sesuai dengan kontrak kerja menjadi tanggung jawab P3MI, karena menempatkan PMI tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang terdapat dalam kontrak kerja. Pada saat bekerja di luar negeri P3MI dan Pemberi kerja merupakan pihak yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada ABK, namun dalam hal ini mereka justru lepas tanggung jawab.Upaya hukum yang dilakukan ABK untuk mempertahankan hak-haknya adalah melakukan Upaya diplomatik dan konsuler yang dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, ABK, Pelanggaran Kerja

The number of people who want to become PMI, especially in the maritime sector, is not in line with knowledge, laws and procedures to protect crew members who work abroad, so that this condition results in legal problems such as what happened on the Long Xing 629 Ship related to the inconsistency of working hours experienced by Indonesian crew members. This study aims to find out the responsibility of P3MI for violations committed by Employers. This research is a normative juridical research through a legislative approach and a case approach. The results of the study explain that the Employer is the party that must be responsible for the violation of working hours experienced by the Long Xing 629 crew from Indonesia. This is due to inconsistencies in the Employment agreement and it can be said that the Employer has breached the contract. The placement of PMI that is not in accordance with the employment contract is the responsibility of P3MI, because placing PMI is not in accordance with the type of work contained in the employment contract. When working abroad, P3MI and the employer the parties obliged to provide legal protection to the crew, but in this case they are actually relieved of responsibility. The legal efforts made by the ABK to defend their rights are diplomatic and consular efforts carried out by the Representative of the Republic of Indonesia.

Keywords: Legal Protection, ABK, Work Violations