Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kabupaten Ponorogo
Law Enforcement Against Violations of Racing Exhaust Modifications on Motorcycles in Kabupaten Ponorogo
Modifikasi kendaraan bermotor dewasa ini banyak dilakukan oleh masyakrat di Indonesia. Salah satunya modifikasi terhadap Knalpot dengan mengganti dengan knalpot racing. Modifikasi kendaraan tetap dibolehkan tetapi harus sesuai dengan koridor ketentuan Udang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu memenuhi Standart teknis dan Laik Jalan. Penggunaan knalpot racing yang tidak memenuhi aturan dapat dikenakan tindakan oleh pihak kepolisian utamanya di wilayah Kepolisian Resort Ponorogo. Atas dasar hal tersebut penelitian ini mengulas bagaimana penegakan hukum terhadap pengguna knalpot racing di Wilayah Kepolisian Resort Ponorogo dan Mencari faktor hambatan penegakan hukum terhadap knalpot racing. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis-Empiris dengan melihat fenomena hukum yang didapatkan dengan wawancara lapangan dengan dipadukan dokma hukum. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Penegakan Hukum di Wilayah Kepolisian Resort Ponorogo menggunakan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ketentuan utama menggunakan sound level sebagaimana ketentuan Surat Telegram Kapolri ST/1045/V/HUK.6.2/2021 dan aturan tingkat kebisingan sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2009 tentang ambang batas kebisingan kendaraan tipe baru. Kemudian untuk Faktor hambatan dipengaruhi oleh Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Sarana dan Prasarana.
Kata Kunci :Penegakan Hukum, Knalpot, Lalu Lintas
Modification of motorized vehicles today is mostly done by people in Indonesia. One of them is the modification of the exhaust by replacing it with a racing exhaust. Vehicle modifications are still permitted but must comply with the corridor provisions of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, namely meeting technical and road-worthy standards. The use of racing exhausts that do not comply with the rules can be subject to action by the police, especially in the Ponorogo Resort Police area. On this basis, this study reviews how law enforcement is against racing exhaust users in the Ponorogo Resort Police Region and looks for factors inhibiting law enforcement against racing exhaust. This research is a juridical-empirical research by looking at legal phenomena obtained by field interviews combined with legal dogmas. The results of the research found that law enforcement in the Ponorogo Resort Police Area uses Law number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation with the main provisions using sound level as stipulated in the Telegram Letter of the Chief of Police ST/1045/V/HUK.6.2/2021 and rules the noise level is in accordance with the Regulation of the Minister of Forestry and the Environment Number 7 of 2009 concerning the noise threshold for new types of vehicles. Then the obstacle factor is influenced by law enforcement factors, community factors and facilities and infrastructure factors.
Keywords : Law Enforcement, Exhaust, Traffic