IMPLEMENTATION OF COMPANY OBLIGATIONS TO PAY THE MINIMUM WAGE OF SURABAYA CITY (STUDY AT PT. MURNI GOLD PRIMA SURABAYA)

Problematika pengupahan di Indonesia sampai saat ini masih belum dikatakan berjalan baik. Berdasarkan ditemukannya beberapa data menunjukkan bahwa penetapan upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah terbukti belum diimplementasikan secara menyeluruh oleh tiap-tiap perusahaan di Indonesia. Dengan demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan menimbulkan perselisihan yang terjadi diantara para pihak untuk menuntut haknya masing-masing. Perselisihan ini sebagaimana yang terjadi antara pekerja dengan perusahaan PT. MGP. Perselisihan terjadi diduga perusahaan memberikan upah kurang lebih Rp. 1.500.000 dengan nominal UMK Kota Surabaya tahun 2018 saat itu adalah Rp.3.583.312,61 dan diduga telah melanggar aturan Pasal 90 Ayat (1) UUK terkait larangan perusahaan membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa timur sebagai pengawas pelaksanaan upah minimum, kemudian alasan PT.MGP memberikan upah dibawah UMK, serta upaya pekerja dalam menuntut haknya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa timur dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada SOP yang ditetapkan, untuk kendalanya kendalanya terletak pada jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan sedikit jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan di Jawa Timur sangat banyak. Maka dengan adanya laporan pengaduan pemeriksaan pelaksanaan upah minimumakan  lebih tepat sasaran. Sedangkan alasan PT. MGP memberikan upah dibawah UMK dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal bai yang diperoleh alasan dari sisi pekerja maupun pihak perusahaan. Dari kedua faktor tersebut dapat dimaksudkan bahwa faktor internal pennetu upah dipengaruhi oleh keadaan didalam perusahaan itu sendiri, sementara faktor eksternal perusahaan sendiri dikaitkan dengan adanya pihak lain yang terikat dalam  hubungan kerja dengan mempertimbangkan juga beberapa hal yang terjadi dalam hubungan kerja. Kemudian upaya pekerja dalam  menuntut baik dengan adanya penawaran untuk melakukan perundingan bipartite dengan pihak perusahaan yang kemudian gagal karena adannya penoakan dari pihak perusahaan sehingga sehingga langkah selanjutnya adalah dengan melakukan perundingan tripartit dengan melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa timur dan menggunakan mediasi sebagai penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Kata Kunci: Pengawasan Upah, Penerapan Upah, Penuntutan Upah.

Wage problems in Indonesia have not been said to be going well until now. Based on the discovery of some data, it is proven that the determination of the minimum wage set by the government has not yet been implemented comprehensively by every company in Indonesia. Thus, this does not rule out the possibility of disputes that occur between the parties to claim their respective rights. This dispute as happened between workers and the company PT. MGP. The dispute allegedly occurred that the company gave a salary of approximately Rp. 1,500,000 with the nominal of UMK Surabaya City in 2018 when it was Rp.3,583,312.61 and allegedly violated the rules of Article 90 Paragraph (1) Law No. 13 of 2003 concerning the prohibition of companies from paying wages lower than the stipulated minimum wage. This study aims to determine the role of the East Java Manpower and Transmigration Office as the supervisor of the implementation of the minimum wage, then the reason PT.MGP provides wages below the UMK, as well as the efforts of workers in demanding their rights. This type of research is an empirical legal research using a qualitative approach. Sources and types of data in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study by conducting interviews and documentation. The results showed that the East Java Department of Manpower and Transmigration in carrying out its duties was based on the stipulated SOP, for the constraints the obstacle was the small number of labor inspectors compared to the number of companies in East Java. So with the existence of a report on the inspection of the implementation of the minimum wage will be more targeted. While the reasons for PT. MGP provides wages below the minimum wage influenced by internal and external factors which are obtained by reasons from both the workers and the company. From these two factors, it can be meant that the internal factors of wage setting are influenced by the conditions within the company itself, while the external factors of the company itself are associated with the presence of other parties who are bound in work relationships by also taking into account several things that occur in the employment relationship. Then the workers efforts to sue both with an offer to bipartite negotiations with the company which then failed because of the existence of a company repayment so that the next step is to conduct tripartite negotiations by reporting to the East Java Manpower and Transmigration Office and using mediation as a dispute resolution industrial relations.

Keywords : Wage Control, Wage Application, Wage Prosecution