ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MA NOMOR 3180 K/PDT/2019 TENTANG JUAL BELI HARTA BERSAMA YANG BELUM DIBAGI DI HADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA (PPATS)

JURIDICAL ANALYSIS SUPREME COURT DECISION NUMBER 3180 K/PDT/2019 REGARDING THE SALE AND PURCHASE OF JOINT PROPERTY THAT HAS NOT BEEN  DIVIDED IN THE PRESENCE OF TEMPORARY LAND DEED OFFICIAL (PPATS)

Harta bersama berdasarkan pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan Harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama apabila telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dalam pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 92 KHI. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi jual beli dengan objek harta bersama tanpa adanya persetujuan dari istri seperti yang terdapat di dalam Putusan MA Nomor 3180K/PDT/2019 sehingga menimbulkan suatu sengketa terkait kepemilikan atas objek jual beli antara pihak pembeli dengan pihak mantan isteri penjual.  Dalam sengketa tersebut, Deslina telah membeli objek jual beli dari M.Uzer yang tanpa sepengetahuannya objek jual beli tersebut dikuasai Herlina. Deslina dan Herlina menafsirkan pasal 1365 KUHPerdata sesuai dengan kepentingannya. Menurut Deslina, tindakan Herlina yang menguasai objek yang telah dibelinya merupakan perbuatan melawan hukum. Disisi lain, tindakan jual beli yang dilakukan oleh M.Uzer dengan Deslina dan pembuatan Akta Jual Beli yang dilakukan tanpa keterlibatan dan sepengetahuan Herlina atas objek jual beli yang masih menjadi harta bersama merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar dalam permohonan kasasi menimbulkan sengketa terkait kepemilikan atas objek jual beli. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim Agung dan akibat hukum dari Putusan MA Nomor 3180 K/PDT/2019 terkait  jual beli harta bersama yang belum di bagi setelah perceraian di hadapan PPATS tanpa persetujuan mantan isteri. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam pengumpulan bahan hukum primer penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang undangan, dan pendekatan kasus sedangkan dalam pengumpulan bahan hukum sekunder menggunakan pendekatan konseptual. Teknik analisis bahan hukum dari penelitian ini menggunakan metode preskriptif. Jual beli yang dilakukan oleh M.Uzer dengan Deslina merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah melanggar pasal 36 Undang Undang Perkawinan jo.pasal 92 KHI dan pembuatan Akta Jual Beli oleh PPATS yang tanpa memenuhi syarat formil dan syarat materiil terkait adanya persetujuan merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan objek jual beli yang masih menjadi harta bersama maka berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 701K/PDT/1997, jual beli yang telah dilakukan antara M.Uzer dengan Deslina Harahap menjadi tidak sah sehingga mengakibatkan Akta Jual Beli menjadi cacat hukum dan Sertifikat Hak Milik atas nama Deslina menjadi tidak berkekuatan hukum.

Kata Kunci : Harta Bersama, Jual Beli, Akta Jual Beli, Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS)

    Joint assets based on Article 35 of regulation Number 1 of 1974 concerning Marriage are assets acquired during marriage. Husband or wife can act on joint assets if they have obtained the approval as stipulated in Article 36 of regulation Number 1 of 1974 concerning the Marriage  Jo. Article 92 KHI. However, in practice, there is often a sale and purchase with a shared property object without the consent of the wife as contained in Supreme Court Decision Number 3180K/PDT/2019 so that a dispute arises regarding ownership of the object.sale and purchase between the buyer and the seller's ex-wife.In the dispute, Deslina had purchased the object of sale and purchase from M.Uzer without her knowledge that the object of sale and purchase was controlled by Herlina. Deslina and Herlina interpret article 1365 of the Civil Code in accordance with their interests.. According to Deslina, Herlina's act of taking possession of the object she had purchased was an unlawful act. .On the other hand, the sale and purchase act carried out by M.Uzer with Deslina and the making of the Deed of Sale and Purchase without Herlina's involvement and knowledge of the object of sale and purchase that is still a common property is an act against his law.With the existence of a lawsuit, the unlawful act used as the basis in the cassation application raises a dispute related to ownership of the object of sale and purchaseThe purpose of this study is to find out and understand the considerations of the Supreme Judge and the legal consequences of Supreme Court Decision Number 3180 K/PDT/2019 related to the sale and purchase of common property that has not been shared after divorce in the presence of PPATS without approval.an ex-wife.This study uses normative juridical methods with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach.The legal materials used are primary and secondary legal materials.In collecting primary legal material this study uses the Legislation approach, and the case approach while in collecting secondary legal material using the conceptual approach. The legal material analysis technique of this study uses prescriptive methods.The sale and purchase carried out by M.Uzer with Deslina is an unlawful act as it violates article 36 of the Marriage Law jo. Article 92 KHI and the making of a Deed of Sale and Purchase by PPATS without meeting the formal requirements and conditions.material related to the existence of consent is unlawful.With the object of sale and purchase still a joint property, based on the Jurisprudence of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No701K/PDT/1997, the sale and purchase between M.Uzer and Deslina Harahap became invalid resulting in the Deed of Sale and Purchase becoming legally defective and the Certificate of Ownership in the name of Deslina becoming legally invalid.

Keyword : joint property, sale and purchase, deed of sale at a notary, temporary land deed official (PPATS)