ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 776 K/PID.SUS/2015 TENTANG TINDAK PIDANA ASUSILA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERLANJUT

ANALYS OF THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER 776K/PID.SUS/2015 RELATED TO JUVENILE CRIME BY CHILDREN CONTINUOUSLY

Permasalahan yang akan dibahas disini adalah mengenai tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak secara berlanjut, Hal ini bermula dari putusan Pengadilan Tinggi yang menjatuhkan sanksi pada terdakwa berupa sanksi tindakan pengembalian kepada orangtua setelah menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut. Jaksa penuntut umum mengajukan kasasi pada mahkamah agung yang kemudian ditolak oleh hakim kasasi anak dan menilai bahwa putusan hakim pengadilan tinggi sudah dinilai benar dan tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian sanksi tindakan yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara pada putusan mahkamah agung Nomor. 776K/Pid.Sus/2015 berkaitan dengan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbuatan Berlanjut serta mengetahui dan memahami ketepatan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkaran pada putusan mahkamah agung Nomor. 776K/Pid.Sus/2015 berkaitan dengan laporan penelitian masyarakat dan upaya damai yang dilakukan terdakwa dengan keluarga korban. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini adalah sanksi tindakan yang dijatuhkan hakim dalam memutus perkara pada putusan mahkamah agung Nomor. 776K/Pid.Sus/2015 tidak sesuai dengan penerapan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbuatan Berlanjut.

Kata Kunci: Pidana Anak, Putusan, Sanksi Tindakan.

The issue that will be discussed here is regarding immoral crimes committed by children on an ongoing basis, This starts from the decision of the High Court which imposes sanctions on the defendant in the form of sanctions for returning to parents after declaring that the defendant is legally and convincingly proven guilty of committing a crime by deliberately persuading the child has intercourse with him which is carried out continuously. The public prosecutor filed an appeal to the supreme court which was later rejected by the juvenile cassation judge and judged that the high court judge's decision had been judged to be true and correct. The purpose of this study was to analyze the suitability of action sanctions imposed by judges in deciding cases on the decision of the Supreme Court Number. 776K/Pid.Sus/2015 relates to Article 81 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) regarding Continuing Acts as well as knowing and understanding the accuracy of the judge's basic considerations in deciding the case in the decision of the supreme court No. 776K/Pid.Sus/2015 relates to reports on community research and peace efforts made by the defendant with the victim's family. The method used in this research is normative juridical using the law approach, conceptual approach, and case approach. The research was conducted using primary and secondary legal sources. The results of this study are the action sanctions imposed by the judge in deciding the case on the decision of the Supreme Court Number. 776K/Pid.Sus/2015 is not following the application of Article 81 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP) concerning Continuing Acts.

Keywords: Juvenile Crime, Jurisprudence, Acts Sanction.