Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memutuskan Sengketa Kepegawaian pada Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN.JKT  

ANALYSIS OF THE LEGAL CONSIDERATIONS OF STATE ADMINISTRATIVE COURT JUDGES IN DECIDING EMPLOYMENT DISPUTES IN DECISION NUMBER 164/G/2020/PTUN.JKT

Penelitian ini membahas analisis pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memutuskan sengketa kepegawaian pada Putusan Nomor 164/G/2020/PTUN.JKT. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, khususnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam menilai keabsahan keputusan administratif yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim PTUN Jakarta secara tegas menilai keputusan pejabat Kementerian Agama yang menjatuhkan sanksi disiplin kepada penggugat tidak memenuhi unsur legalitas dan keadilan prosedural, karena tidak didasarkan pada bukti yang memadai serta tidak memberikan kesempatan pembelaan yang layak. Dengan membatalkan keputusan sanksi tersebut, putusan PTUN menegaskan pentingnya larangan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi negara serta memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi PNS dari tindakan sewenang-wenang. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap penguatan mekanisme kontrol hukum dan perlindungan hak-hak aparatur sipil negara dalam sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia.

This research discusses the analysis of the legal considerations of State Administrative Court (PTUN) judges in deciding employment disputes in Decision Number 164/G/2020/PTUN.JKT. The main focus of this research is how judges apply the principles of state administrative law, especially the General Principles of Good Governance (AAUPB) and the principle of legality as stipulated in Article 17 of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, in assessing the validity of administrative decisions imposed on Civil Servants (PNS). The research method used is normative juridical with a case approach. The results showed that the Jakarta Administrative Court judge explicitly assessed that the decision of the Ministry of Religious Affairs official who imposed disciplinary sanctions on the plaintiff did not meet the elements of legality and procedural justice, because it was not based on adequate evidence and did not provide a proper defense opportunity. By overturning the sanction decision, the PTUN decision emphasized the importance of prohibiting abuse of authority by state administrative officials and providing effective legal protection for civil servants from arbitrary actions. This research contributes to the strengthening of legal control mechanisms and the protection of the rights of state civil apparatus in Indonesia's state administrative justice system.