EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI PROVINSI JAWA TIMUR

Kebijakan penataan pedagang kaki lima adalah upaya yang dilakukan pemerintah melalui penetapan lokasi binaan kepada pedagang kaki lima bertujuan untuk menciptakan keindahan kota sesuai dengan Peraturan Presiden No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Dalam penerapan kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jawa Timur setiap kabupaten atau kota memiliki kebijakan yang berberda-beda dalam pengimplementasiannya, masih terdapat kendala dalam pelaksanaanya seperti kurangnya kesadaran dari pihak pedagang kaki lima akan adanya kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk memberikan gambaran terkait evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research) yang dimana data diperoleh dari literatur-literatur terkait evaluasi kebijakaan penataan pedagang kaki lima seperti makalah, artikel, jurnal dan berita dari internet (website). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa evaluasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jawa Timur yaitu, belum efektif karena tidak semua pedagang mau dipindahkan ke tempat yang lebih aman, bersih dan nyaman. Belum efisien karena kurangnya sarana dan prasarana. Kecukupan kurang maksimal karena kinerja tim penataan dalam melakukan penataan belum intensif. Belum merata karena pemerintah belum memberikan hak-hak secara adil. Belum responsiv karena kurangnya daya tanggap yang tinggi mengenai kebijakan penataan. Ketepatan memberikan dampak bagi pedagang, masyarakat dan pemerintah. Saran dalam pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima yaitu menambah sampel jumlah kota agar lebih memperbanyak informasi, melibatkan para pedagang pada saat rapat, pemerintah menyediakan sarana dan prasaran seperti penyediaan lahan yang representatif.

Kata Kunci: Evaluasi Kebijakan, Penataan, Pedagang Kaki Lima (PKL), Jawa Timur

The street vendor arrangement policy is an effort made by the government through the determination of the target location for street vendors to create a beautiful city in accordance with Presidential Regulation No. 125 of 2012 concerning the coordination and empowerment of street vendors. In implementing the policy of structuring street vendors in East Java, each district or city has different policies in its implementation, there are still obstacles in its implementation such as a lack of awareness of the street vendors on the existence of this policy. The purpose of this study is to provide an overview regarding the policy evaluation of the arrangement of street vendors in East Java. This study uses a qualitative approach and uses library research (library research), where data is obtained from literature related to the policy evaluation of the arrangement of street vendors such as papers, articles, journals and news from the internet (website). The results of this study indicate that the evaluation of the arrangement of street vendors in East Java, namely, has not been effective because not all traders want to be moved to a safer, cleaner and more comfortable place. Not yet efficient due to lack of facilities and infrastructure. Adequacy is not optimal because the performance of the structuring team in carrying out the arrangement is not yet intensive. Not evenly distributed because the government has not given rights fairly. Not yet responsive due to lack of responsiveness regarding structuring policies. Accuracy has an impact on traders, society and government. Suggestions in implementing the arrangement of street vendors policy are to increase the sample of the number of cities to increase information, involve traders at meetings, the government to provide facilities and infrastructure such as provision of representative land.

Keywords: Policy Evaluation, Arrangement, Street Vendors (PKL), East Java