ANALISIS PUTUSAN NOMOR 54/PID.SUS/2023/PN PWR TENTANG ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENYEDIA JASA PORNOGRAFI DENGAN MENAWARKAN LAYANAN SEKSUAL

Kasus eksploitasi seksual anak terus meningkat, terutama di era digital saat ini. Media daring menjadi celah baru untuk menyembunyikan praktik eksploitatif, misalnya dalam bentuk layanan “pemesanan daring terbuka” (open BO). Situasi ini mengharuskan aparat penegak hukum bertindak lebih tegas dan hati-hati, terutama saat bersiap mengajukan tuntutan terhadap para pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menguji kebenaran tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara eksploitasi seksual anak, dengan mengacu pada Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN PWR. Penelitian ini difokuskan pada: (1) Ketepatan penerapan Pasal 30 ayat (2) huruf d dan Pasal 4 ayat (d) serta apakah pidana yang dijatuhkan kepada pelaku sebagai penyedia jasa seksual sudah tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan menganalisis putusan pengadilan. Data asli berasal dari dokumen putusan pengadilan, dan data pendukung berasal dari literatur hukum yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaan dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 30, Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Pornografi, Pasal 55 ayat (1) angka 1, dan Pasal 296 KUHPidana. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Namun, dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap anak korban, direkomendasikan untuk memperluas cakupan tindak pidana dengan menggabungkan Pasal 2 UU Perdagangan Orang dengan Pasal 76I. Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak mengacu pada asas persetujuan. Hukuman yang dijatuhkan dinilai cukup adil, namun mengingat tingginya risiko yang dihadapi anak dalam kasus eksploitasi seksual, maka sebaiknya mempertimbangkan untuk menambah hukumannya.

Cases of child sexual exploitation continue to increase, especially in today's digital age. Online media provide new loopholes to conceal exploitative behavior, such as "Open Online Booking Services" (Open BO). This situation requires law enforcement authorities to take more decisive and serious actions, especially when preparing charges against perpetrators. The purpose of this study is to examine the effectiveness of charges filed by the Public Prosecutor's Office (Jaksa Penuntut Umum, JPU) in child sexual exploitation cases in accordance with Decision No. 54/Pid.Sus/2023/PN PWR. The focus of this investigation is: (1) the correct application of Article 30, paragraph 2 (d) and Article 4 (d), and the appropriateness of the penalties imposed on perpetrators who are providers of sexual services. The study adopts a normative legal approach by reviewing legal regulations and analyzing court decisions. The original data comes from court judgments, and the supporting data comes from relevant legal documents. The analysis results show that the procuratorate carefully drafted the indictment in accordance with the provisions of Article 30, Article 4, paragraph 2, item d, Article 55, paragraph 1, item 1, and Article 296 of the Obscene and Pornographic Law. However, in order to strengthen the protection of child victims, it is recommended to merge Article 2 of the Human Trafficking Law with Articles 76I and 88 of the Child Protection Law on the basis of the principle of consent to expand the scope of the crime. The penalties imposed are considered reasonable and fair, but considering the high risks faced by children in sexual exploitation cases, it is recommended to consider increasing the penalties.