ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MAKASSAR NO.207/PDT/2017/PT.MKS TENTANG PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH TANPA DISERTAI AKTA HIBAH

ANALYSIS OF DECESION OF MAKASSAR HIGH COURT NUMBER 207/PDT/2017/PT.MKS CONCERNING TRANSFER OF LAND OWNERSHIP WITHOUT ACCOMPANYED GRATNS DEEDS

Perbuatan yang dimaksudkan memindahkan hak milik atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Hak atas tanah dapat beralih dengan cara hibah dan hak milik atas tanah tersebut hanya dapat didaftarkan kepemilikannya jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT. Akan tetapi masyarakat pada umunya kurang memahami prosedur peralihan hak atas tanah melalui hibah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga masih ditemukan permasalahan peralihan hak milik atas tanah tanpa disertai akta hibah dan peralihan hak atas tanah tersebut dilakukan pendaftaran tanah sampai terbit sertifikat hak milik atas tanah. Permasalahan yang akan diteliti penulis merujuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Makasar No.207/PDT/2017/PT.MKS dimana terjadi proses peralihan hak milik atas tanah tanpa disertai akta hibah dari Pihak Terbanding kepada Para Pembanding sampai dengan terbitnya sertifikat tanah. Penelitian ini dianalisis penulis untuk mengetahui ratio decidendi yang digunakan Para Majelis Hakim dalam menentukan fakta materiil dari perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder menggunakan buku hukum, jurnal penelitian hukum, skripsi, dan dokumen lain yang menjadi fakta materiil terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghibahan merupakan peralihan hak kepemilikan atas tanah yang seharusnya dibuatkan akta hibah, tetapi hal tersebut dapat dilakukan tidak dengan akta hibah apabila mengacu pada hukum adat masyarakat setempat. Peralihan hak atas tanah harus dilakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah yaitu berupa sertifikat tanah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, peraturan ini merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka recht kadaster yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah dengan alat bukti yang dihasilkan pada akhir proses pendaftaran tanah yaitu berupa sertifikat tanah.

Kata Kunci: peralihan, tanah, hibah, pendaftaran, sertifikat