Pemenuhan Kebutuhan Biologis Narapidana Berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 14 ayat 1 (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Meeting the Biological Needs of Prisoners Based on Article 3 and Article 14 paragraph 1 (d) of Law Number 12 of 1995 Concerning Corrections

Pelanggaran hukum harus di barengi dengan hukuman bagi pelakunya. Salah satu jenis pidana berdasarkan KUHP adalah pidana penjara, yang menghilangkan kebebasan dan menempatkan pelakunya di penjara. Pemenjaraan yang dapat dibenarkan semata-mata untuk tujuan secara tidak langsung merampas kemerdekaan juga merampas hak-hak biologis para tahanan. Hal ini bertentangan dengan fungsi sistem pemasyarakatan sebagai tujuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Kebutuhan biologis sebagai kebutuhan dasar manusia menyebabkan narapidana memenuhi hak-hak biologisnya secara informal dan menyimpang. Praktik seks ilegal menyebar di Lembaga Pemasyarakatan sebagai tanggapan atas permintaan narapidana akan kebutuhan biologis mereka. Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjamin Hak Asasi warga negaranya, termasuk narapidana. maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan fungsi sistem pemasyarakatan dengan kebutuhan biologis narapidana dan mengetahui kebutuhan biologis termasuk dalam hak kesehatan yang telah di atur UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan.  Penelitian ini yaitu yuridis normatif, analisis bersifat preskriptif, pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian ini bahwa kebutuhan biologis merupakan bagian dari hak narapidana. prinsip yang diterapkan adalah menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat degan masyarakat, sehingga dapat  berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sesuai yang di atur UU 12/1995 tentang pemasyarakatan. kebutuhan biologis merupakan kebutuhan dasar manusia selain makan, minum, dan tidur yang harus terpenuhi. Serta negara bertanggung jawab penuh atas kesehatan narapidana sesuai yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pemerintah bertanggung jawab atas perencanaan, pengaturan, pengorganisasian, pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan dapat diakses oleh masyarakat. Setiap orang berhak menjalani kehidupan yang sehat, aman, dan bebas dari paksaan atau kekerasan, kehidupan reproduksi dan seksual dengan pasangan yang sah. seorang pria yang mengalami sumbatan dalam hal melepaskan suatu hasrat seksnya bisa berakibat mudah emosi dan melakukan penyimpangan seks. tidak dipungkiri bahwa didalam Lapas banyak terjadi kasus-kasus kekerasan atau anal seks dikarenakan saluran seks dari narapidana terganggu.

Violation of the law must be accompanied by punishment for the perpetrator. One type of crime under the Criminal Code is imprisonment, which removes freedom and places the perpetrator in prison. Imprisonment which is justified solely for the purpose of indirectly depriving freedom of liberty also deprives detainees of their biological rights. This is contrary to the function of the correctional system as the objective of Law Number 12 of 1995 concerning correctional facilities. Biological needs as basic human needs cause prisoners to fulfill their biological rights informally and deviantly. Illegal sex practices spread in the correctional institutions in response to the requests of prisoners for their biological needs. As a rule of law, the Indonesian state has an obligation to guarantee the human rights of its citizens, including prisoners. So this study aims to determine the relationship between the function of the correctional system with the biological needs of prisoners and to know the biological needs of prisoners, including the right to health which has been regulated by Law 12/1995 on Corrections. This research is a normative juridical, descriptive analysis, the results of this study indicate that biological needs are part of the rights of prisoners. The principle that is applied is to prepare the prisoners to be able to integrate healthily with the community, so that they can play a role again as members of society who are free and responsible. In accordance with what is regulated in Law 12/1995 on correctional facilities. As well as the state is fully responsible for the health of prisoners as regulated in Law Number 12 of 1995 concerning correctional facilities and Law Number 36 of 2009 concerning health, the government is responsible for planning, regulating, organizing, developing and monitoring the implementation of health efforts evenly and can be accessed by the community. Everyone has the right to live a healthy, safe and free life from coercion or violence, a reproductive and sexual life with a legal partner. stated that a man who experiences blockages in releasing a sexual desire can result in emotional distress and sex abuse. It is undeniable that in prisons there are many cases of violence or anal sex because the sex channels of prisoners are disturbed.