Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas (Studi Kasus Di SMAN 1 Kota Mojokerto Dan SMAN 1 Puri Kabupaten Mojokerto)

Implementation of Education Quality Assurance Policies in Senior High Schools (Case Study in Public Senior High School 1 Mojokerto City and Public Senior High School 1 Puri Mojokerto Regency)

ABSTRAK

Sidarta, Anwar, 2020. Implementasi Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan Pada Sekolah Menengah Atas (Studi Kasus Di SMAN 1 Kota Mojokerto Dan SMAN 1 Puri Kabupaten Mojokerto). Disertasi, Program Studi Doktor Manajemen Pendidikan Pascasarjana. Universitas Negeri Surabaya. Promotor: Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. dan Ko promotor Dr. Eni Wuryani, SE., M.Si. CMA.

Kata Kunci: implementasi kebijakan, penjaminan mutu pendidikan

Sekolah menengah atas merupakan salah satu jenjang satuan pendidikan yang memiliki peran penting dalam membangun sistem penjaminan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis kebijakan penjaminan mutu pendidikan pada tingkat sekolah menengah atas (SMA) yang ada di dua kasus berbeda yaitu SMA Negeri 1 Kota Mojokerto dan SMA Negeri 1 Puri Kabupaten Mojokerto serta bagaimana implementasi kebijakan ditinjau dari segi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, faktor yang menghambat dan faktor yang mendukung. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan model rekomendasi implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan di tingkat sekolah menengah atas (SMA) yang efektif

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan disain studi multi kasus. Tempat penelitian adalah SMA Negeri 1 Kota Mojokerto dan SMA Negeri 1 Puri Kabupaten Mojokerto. Pengumpulan data dilakukan melalui 3 instrumen yakni wawancara mendalam, observasi partisipan dan studi dokumen. Setelah dilakukan pengumpulan data penelitian dilanjutkan dengan melakukan analisis secara mendalam dengan analisis data kasus tunggal yaitu melalui kondensasi, display data dan penarikan kesimpulan pada masing-masing kasus. Berikutnya dilakukan analisis lintas kasus untuk menyusun konsep dan titik temu diantara kasus-kasus yang ada. Sementara itu untuk menjamin keabsahan datanya menggunakan kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas dan transferabilitas.

Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa, pertama kebijakan penjaminan mutu pendidikan di SMA Negeri  telah tercantum pada visi, misi, tujuan dan tagline sekolah yang telah diintegrasikan dalam program, pembinaan kesiswaan yaitu organisasi kesiswaan dan kegiatan non-akademik, tata tertib sekolah bagi warga sekolah dan aturan berupa kode etik untuk warga sekolah. Kedua komunikasi yang digunakan berjalan dengan efektif yaitu dengan memperhatikan transmisi berupa sosialisasi, clearity yaitu kejelasan, consistency yaitu terus menerus. Ketiga sumberdaya yang menunjang sumber daya manusia, sumberdaya finansial/anggaran yang mendukung, sumber daya fasilitas yang tersedia, sumber daya informasi yang lengkap. Keempat disposisi/sikap para pelaku kebijakan dipengaruhi  pemahaman yang komprehensif, respon yang positif, komitmen yang tinggi dari para pelaksana kebijakan, keteladanan. Kelima struktur birokrasi yang mendukung adanya standart operational procedure (SOP, fragmentasi atau pembagian tugas, koordinasi. Keenam, faktor penghambat yang ada adalah kurangnya manajemen waktu dari para pelaksana kebijakan dan belum maksimalnya peran serta seluruh warga sekolah. Ketujuh faktor pendukung yang dimiliki adalah  kondisi lingkungan yang baik dan kepemimpinan sekolah yang memadai.

Berdasar hasil analisis penelitian, untuk mewujudkan efektifitas implementasi penjaminan mutu pendidikan pada jenjang SMA.  maka perlu dibuatkan naskah akademik sesuai dengan karakteristik pada masing-masing sekolah, pelaksanaan kebijakan penjaminan mutu pendidikan dan implementasinya dilakukan dengan sepenuh hati. Hal ini mampu memperjelas kemana arah dalam mengkomunikasikan penjaminan mutu pendidikan dalam prakteknya. Optimalisasi sumberdaya yang dimiliki sekolah seperti SDM guru dan tenaga kependidikan, finansial, sarana prasarana, dan informasi harus juga dilakukan. Sikap para pelaku kebijakan harus dimiliki atas dasar komitmen dan keteladanan yang ditunjukkan. Sekolah wajib membuat SOP serta pembagian tugas pada masing- masing pelaksana kebijakan dengan jelas. Selanjutnya optimalisasi implementasi  kebijakan penjaminan mutu pendidikan dengan kondisi lingkungan yang kondusif dan kepemimpinan kepala sekolah visioner.

ABSTRACT

Sidarta, Anwar, 2020. Implementation of Education Quality Assurance Policies in Senior High Schools (Case Study in Public Senior High School 1 Mojokerto City and Public Senior High School 1 Puri Mojokerto Regency). Dissertation, Doctoral Study Program in Management of Postgraduate Education. Surabaya State University. Promotor: Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd. and Co promotor: Dr. Eni Wuryani, S.E., M.Si. C MA.

Keywords: policy implementation, education quality assurance

High school is one of the education unit levels which has an important role in building an education quality assurance system to improve the quality of national education. The purpose of this study was to analyze education quality assurance policies at the high school (SMA) level in two different cases, namely Public Senior High School 1  Negeri 1 Mojokerto City and Public Senior High School 1 1 Puri Mojokerto Regency and how policy implementation was reviewed in terms of communication, resources, disposition and bureaucratic structure, inhibiting factors and supporting factors. So finding a recommendation model for implementing an education quality assurance policy in high school.

The approach used in this research is qualitative with a multi-case study design. The research sites are Public Senior High School 1 Mojokerto City and Public Senior High School 1 Puri Mojokerto Regency. Data collection was carried out through 3 instruments namely in-depth interviews, direct observation in the field and documentation notes. After the research data was collected, it was continued by conducting in-depth analysis with the analysis of single case data, namely through condensation, data display and drawing conclusions in each case. Next, cross-case analysis is carried out to arrange concepts and meeting points among existing cases. The validity of the data uses credibility, dependability, confirmability and transferability.

The results of this study indicate that, the first is the education quality assurance policy in state high schools has been stated in the vision, mission, goals and tagline of schools that have been integrated in the program, student coaching that is student organizations and non-academic activities, school rules for school residents and there code of ethics for school residents. The second is a communication that is used in order to run effectively is to pay attention to the transmission in the form of socialization, clearity. The third is the resources that support human resources, financial/budgetary resources that support, available facility resources, complete information resources. The fouth is dispositions/attitudes of policy actors depend on comprehensive understanding, positive responses, high commitment from the implementers of policies, and role models. The fifth is thebureaucratic structures that can support the existence of standard operational procedures (SOP, fragmentation or division of tasks, coordination. The sixth is the inhibiting factor is the time management of the policy implementers and the participation of all school members. The seventh is the supporting factors possessed are good environmental conditions and school leadership which.

Based on the results of research above, to improve the effectiveness of the implementation of education quality assurance at the high school level, it is necessary to make academic texts in accordance with the characteristics of each school, the implementation of education quality assurance policies and its implementation is carried out wholeheartedly. This will clarify the direction in communicating education quality assurance in practice. Optimization of school resources such as human resources for teachers and education staff, finance, infrastructure, and information must also be carried out. The attitude of policy makers must be held on the basis of the demonstrated commitment and example. Schools are required to make SOPs and the distribution of tasks to each policy implementer clearly. This will optimize the support of conducive environmental conditions. Finally is the leadership of a visionary school principal so that the implementation of the quality assurance policy can run optimally.