PENCANTUMAN KLAUSULA PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN PADA POLIS ASURANSI YANG DITERBITKAN OLEH PT ASURANSI ARTARINDO

INCLUSION OF TERMINATION CLAUSE ON INSURANCE POLICY ISSUED BY PT ASURANSI ARTARINDO

Pencantuman klausula penghentian pertanggungan pada polis asuransi merupakan hal yang harus ada dalam polis sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf k Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi, namun klausula ini dilarang untuk dicantumkan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) dan (5) Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adanya pencantuman klausula penghentian pertanggungan pada Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo lalu dikaitkan dengan unsur-unsur klausula eksonerasi yang terdapat pada Pasal 30 ayat (4) dan (5) huruf a Peraturan OJK Nomor 6/POJK.07/2022 dan menganalisis akibat hukum atas pencantuman klausula penghentian pertanggungan pada polis asuransi. Penelitian ini termasuk penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum didapatkan dengan cara studi pustaka dan dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula penghentian pertanggungan pada Polis Asuransi PT  Asuransi Artarindo telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 huruf k Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi dan Pasal 249, 276, 293 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Akibat hukum dari pencantuman klausula penghentian pertanggungan pada Pasal 7 Polis Asuransi PT Asuransi Artarindo tersebut adalah tidak ada hal-hal yang dapat membatalkan polis ini karena syarat subjektif perjanjian yang berupa syarat kesepakatan dan syarat kecakapan telah terpenuhi. Polis ini juga tidak akan batal demi hukum karena syarat objektif perjanjian yang berupa syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal telah terpenuhi.

The inclusion of the termination clause on the insurance policy is something that must be in the policy as regulated in Article 11 letter k of OJK Regulation Number 23/POJK.05/2015 concerning Insurance Products and Insurance Products Marketing. However, this clause is prohibited from being included as regulated in Article 30 paragraphs (4) and (5) of OJK Regulation Number 6/POJK.07/2022 concerning Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector. This study aims to analyze the inclusion of a termination clause in Article 7 of the Insurance Policy of PT Asuransi Artarindo, and then relating it to the elements of the exoneration clause contained in Article 30 paragraphs (4) and (5) letter a of OJK Regulation Number 6/POJK.07/2022 and analyze the legal consequences of including the termination clause in the insurance policy. This research includes legal research with a statutory and conceptual approach. Legal materials are obtained through literature study and analyzed prescriptively.  The results of the study show that the inclusion of the termination clause in the insurance policy of PT Asuransi Artarindo is in accordance with the provisions of Article 11 letter k of the Financial Services Authority Regulation Number 23/POJK.05/2015 concerning Insurance Products and Marketing of Insurance Products and Articles 249, 276, and 293 of the Commercial Code. The legal consequence of including the termination clause in Article 7 of the Insurance Policy of PT Asuransi Artarindo is that there are no circumstances that can cancel this policy because the subjective conditions of the agreement in the form of agreement conditions and proficiency requirements have been met. This policy will also not be null and void by ;aw, because the objective conditions of the agreement in the form of the conditions of a certain thing and the conditions of a halal cause have been met.