Adanya pandemi Covid-19 yang merabah di Indonesia sejak bulan april 2020 lalu berdampak di berbagai sektor, khusunya dalam bidang perekonomian yang mengalami penurunan presentase. Inisiatif masyarakat untuk tetap bisa memenuhi kesejahteraan ekonomi menuntut para pekerja untuk mendapatkan pemasukan yang dapat diandalkan salah satunya yakni dengan berinvestasi. Untuk mendapatkan kepastian dan terjaminnya pengelolaan dari investasi diperlukan adanya perencanaan keuangan. Perencana Keuangan dapat mempertimbangkan dan memperhitungkan kepribadian individu dalam status keuangan mereka dan lingkungan sosial-ekonomi dan hukum. Lembaga independen yang menyelenggarakan pengawasan serta pengaturan atas segala hal kegiatan yang berada di dalam sektor jasa keuangan yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan UU Nomor 21 tahun 2011. Perencana keuangan yang baik dapat terlihat dari gambaran konsep maupun pengaturan perencana keuangan khususnya di Indonesia sebagai legitimasi formil dan bentuk kepastian hukum. Salah satu contoh yang telah terjadi adanya kepastian hukum. Salah satu contoh yang telah terjadi adanya kasus seperti Jouska, Mahesa dan SMI yang mengalihkan dana klien untuk melakukan investasi dan trading tanpa seizin klien. Hal tersebut membutuhkan perlu adanya umbrella act dan menjadi bentuk ius constituendum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Perencana Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami konsep pengaturan Perencana Keuangan di Indonesia dan untuk memahami akibat hukum bagi Perencana Keuangan yang merugikan klien dalam melakukan investasi dan pengelolaan keuangan klien. Dalam menulis penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) serta menggunakan pendekatan Perbandingan (Comparative Approach). Penelitian ini menghasilkan bahwa profesi perencana keuangan di Indonesia sampai dengan saat ini masih belum diatur sebagaimana profesi advokat, akuntan publik, notaris, dan arsitek. Sehingga perlu diatur seperti yang ada di Negara Australia, Amerika dan Selandia Baru, yakni: pengertian perencana keuangan, perencana keuangan harus mempunyai standar pendidikan dan sertifikasi dari organisasi yang ditunjuk oleh OJK, perencana keuangan harus mempunyai izin dari OJK, batasan tugas dan wewenang perencana keuangan, perencana keuangan tidak mengelola dana klien, tidak menyarankan klien dalam konflik kepentingan perencana keuangan dan sanksi berupa peringatan tertulis, denda, dan pencabutan izin.

Kata Kunci : Perencana Keuangan, Investasi, OJK