­­­ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENGGUNAAN REGULASI KESELAMATAN DAN KEAMANAN PSSI EDISI 2021 PADA PUTUSAN NOMOR 922 K/PID/2023

JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGES' CONSIDERATION IN THE USE OF THE PSSI SAFETY AND SECURITY REGULATIONS 2021 EDITION IN DECISION NUMBER 922 K/PID/2023

Kasus ini berangkat dari Tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan menjadi peristiwa penting dalam wacana tanggung jawab pidana aparat negara, khususnya dalam hal pengendalian massa oleh kepolisian. Hakim dalam putusan tersebut menggunakan regulasi internal PSSI sebagai dasar dalam menilai kelalaian aparat, meskipun regulasi tersebut tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa penggunaan regulasi yang tidak diratifikasi sebagai dasar pertimbangan pidana menimbulkan persoalan yuridis terkait asas legalitas dan kepastian hukum. Selain itu, sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini dinilai tidak proporsional dengan akibat yang ditimbulkan dan belum mencerminkan fungsi preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana yang ditekankan dalam teori tujuan pemidanaan relatif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar hakim lebih berhati-hati dalam menggunakan sumber hukum non-formal dan menjatuhkan sanksi yang mampu memberikan efek jera serta perlindungan hukum yang optimal bagi masyarakat.

The case arises from the Kanjuruhan Tragedy, which resulted in 135 fatalities and became a critical moment in evaluating the criminal liability of state officials, particularly regarding crowd control by the police. In the decision, the judge referred to PSSI's internal regulations to assess negligence, despite the fact that such regulations are not part of the formal hierarchy of statutory laws as stipulated in Article 7 paragraph (1) of Law Number 12 of 2011. Using a normative juridical research method and a case study approach, this study finds that relying on non-ratified regulations as a legal basis for criminal liability raises concerns related to the principle of legality and legal certainty. Furthermore, the criminal sanctions imposed in this decision are deemed disproportionate to the consequences caused and fail to reflect the preventive, corrective, and educational functions emphasized in relative penal theory. Therefore, this research recommends that judges exercise greater caution in utilizing non-formal legal sources and impose sanctions that can ensure deterrence and provide adequate legal protection for the public.