SEJARAH PERUBAHAN STATUS ADMINISTRASI GRESIK DARI KABUPATEN SURABAYA MENJADI KABUPATEN GRESIK TAHUN 1974

HISTORY OF CHANGE OF GRESIK ADMINISTRATION STATUS FROM SURABAYA DISTRICT TO GRESIK DISTRICT, 1974

                Pada tahun 1965, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, lima kecamatan di Kabupaten Surabaya (kini menjadi Gresik) dimasukkan kedalam wilayah Kota Madya Surabaya. Kebijaksanaan ini secara tidak langsung menimbulkan kepincangan karena semakin menjauhkan ibu kota kabupaten (Gresik) dengan wilayah yang diperintah. Beberapa upaya dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, selama Pelita I pembangunan sarana dan prasarana digalakkan untuk keperluan pemerintahan di Gresik beberapa diantaranya seperti dibangunnya gedung-gedung pemerintahan baik gedung kabupaten, kantor kecamatan, balai desa, maupun sarana prasarana non pemerintahan seperti sekolah, terminal, rumah sakit, jembatan, dan lain sebagainya.

                Penelitian ini membahas tentang (1) latar belakang perubahan status administrasi Gresik dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik tahun 1974; (2) proses peralihan dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik tahun 1974; (3) Perkembangan Kota Gresik setelah menjadi kabupaten mandiri pada tahun 1974. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan latar belakang perubahan status administrasi Gresik dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik tahun 1974; (2) Menjelaskan proses peralihan dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik Tahun 1974; (3) Menganalisis pengaruh perubahan status administrasi Gresik dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan penelitian, yakni heuristik (pengumpulan sumber), kritik (verifikasi sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan). Tahap heuristik digunakan untuk memperoleh sumber-sumber penelitian baik berupa arsip, buku, surat kabar, jurnal, artikel ilmiah dan lain-lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini. Tahap kritik berupa kritik sumber yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat tingkat keaslian sumber dan tingkat kredibilitas agar terhindar dari kepalsuan. Tahap interpretasi berdasarkan sumber literasi yang didapat, diperoleh sebuah penafsiran bahwa Perubahan Status Administrasi Gresik dari Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik pada tahun 1974 di latar belakangi oleh berbagai faktor, baik faktor langsung maupun tidak langsung, setelah melewati proses yang panjang Gresik resmi menjadi kabupaten mandiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974. Selanjutnya, tahapan historiografi digunakan untuk menuliskan kembali peristiwa sejarah secara kronologis dan relevan.

                Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahun 1974, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974, nama Kabupaten Surabaya dirubah menjadi Kabupaten Gresik. Sejak disahkannya Kabupaten Gresik menjadi kabupaten baru pada tanggal 27 Februari 1975 secara resmi nama Kabupaten Surabaya terhapus. Beberapa pengaruh yang muncul berkaitan dengan terbentuknya Kabupaten Gresik tahun 1974 adalah semakin digalakkannya proyek pembangunan sarana prasarana di Kabupaten Gresik pada masa Bupati Soefelan yang merupakan bupati pertama Kabupaten Gresik, hal ini bertujuan agar dapat menunjang kemajuan Kabupaten Gresik pasca menjadi kabupaten mandiri, selain itu juga pengaruh positif juga terlihat pada sektor industri yang semakin banyak bermunculan di Kabupaten Gresik, tercatat ada sebanyak 10 pabrik yang dibangun pasca Gresik menjadi kabupaten dan terdiri dari Pabrik Milik Asing (PMA) dan Pabrik Milik Dalam Negeri (PMDN).

                In 1965, based on Law No. 2 of 1965, five sub-districts in Surabaya Regency (now Gresik) were included in the City of Surabaya. This policy did not distance the district capital (Gresik) from the regulated territory. Several attempts were made to overcome this problem, during Pelita I the construction of facilities and infrastructure was carried out for the purpose of developing Gresik Regency. Several developments have been carried out such as district government buildings, sub-district offices, village halls, non-development infrastructure such as schools, terminals, hospitals, bridges, and so on.

                This reserach discusses (1) the background of changing the administrative status of Gresik from Surabaya Regency to Gresik Regency in 1974; (2) the transition process from Surabaya Regency to Gresik Regency in 1974; (3) The development of Gresik City after becoming an independent district in 1974. This reseach aims to (1) Describe the background of changing the administrative status of Gresik Regency from Surabaya Regency to Gresik Regency in 1974; (2) Explain the transition process from Surabaya Regency to Gresik Regency in 1974; (3) Analyzing the effect of changes in Gresik administrative status from Surabaya Regency to Gresik Regency in 1974. This study uses a historical research method which consists of four stages of research, namely heuristics (source collection), criticism (source verification), interpretation (interpretation), and historiography (writing). The heuristic phase is used to obtain research sources in the form of archives, books, newspapers, journals, and other scientific articles to support this research. The stage of criticism in the form of source of criticism is carried out in order to see the level of authenticity of the source and the level of credibility to avoid falsehood. The interpretation phase is based on the literacy sources obtained, the interpretation is obtained that the Changes in Gresik Administration Status from Surabaya Regency in 1974 were motivated by various factors, both direct and indirect factors, after going through a long process Gresik officially became an independent district based on Government Regulation No. 38/1974. The historiographic stage is used to rewrite historical events in a chronological and relevant way.

                The results of this research indicate that in 1974, based on Government Regulation No. 38/1974, the name of Surabaya Regency was changed to Gresik Regency. Since the legalization of Gresik Regency became a new district on February 27, 1975 the name of Surabaya Regency was officially erased. Some influences that appear related to the formation of Gresik Regency in 1974 are the promotion of infrastructure development projects in Gresik Regency during the Soefelan Regent who was the first regent of Gresik Regency. Positive results can also be seen in the growing industrial sector in Gresik Regency, as many as 10 factories were built after Gresik became districts and consisted of Foreign-Owned Factories (PMA) and Domestic-Owned Factories (PMDN).

Keywords: status change, gresik administration, regency.