Penegakan Hukum Administrasi Bagi Penghasil Limbah Elektronik Yang Melanggar Ketentuan Terkait Kewajiban Melaksanakan Pengelolaan Limbah Elektronik (E-Waste) Di Kota Surabaya

Administrative Law Enforcement for Electronic Waste Producers Who Violate Provisions Related to the Obligation to Implement Electronic Waste Management (E-Waste) in the City of Surabaya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun mengatur tentang kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil dan pengolah limbah elektronik. Ketentuan ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan pelanggaran ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik bagi penghasil limbah elektronik di Kota Surabaya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum administrasi serta kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam menegakkan hukum administrasi bagi penghasil limbah elektronik yang melanggar ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik di Kota Surabaya. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Informan dalam peneilitian ini yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Dengan melakukan wawancara serta dokumentasi lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah penegakan hukum administrasi yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya sudah berjalan dengan semestinya. Pada tahun 2018-2019 ada peningkatan sebesar 16% kegiatan usaha yang diawasi. Terdapat 46 kegiatan usaha yang dikenakan sanksi administrasi yang dilakukan secara bertahap dari teguran tertulis hingga pembekuan izin. Kendala yang dihadapi yaitu tenaga pengawas Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang mengalami keterbatasan jumlah. Selain itu, pada penanganannya terdapat sarana dan fasilitas yang tidak memadai karena di Kota Surabaya belum memiliki tempat pengelolaan limbah B3 tersendiri. Serta kurangnya tingkat ketaatan terhadap hukum dari masyarakat, dalam hal ini yaitu penghasil limbah untuk mematuhi ketentuan terkait kewajiban melaksanakan pengelolaan limbah elektronik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum,Limbah Elektronik, Pengelolaan Limbah

Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment and Government Regulation Number 101 of 2014 concerning Management of Hazardous and Toxic Waste regulates the obligation to carry out electronic waste management for producers and processors of electronic waste. This provision is expected to solve the problem of violating provisions related to the obligation to carry out electronic waste management for electronic waste producers in the City of Surabaya. The purpose of this study was to determine the administrative law enforcement and the obstacles faced by the Surabaya City Environmental Agency in enforcing administrative law for electronic waste producers who violate the provisions related to the obligation to carry out electronic waste management in Surabaya City. This research is a sociological juridical research. The research location was conducted at the Surabaya City Environmental Service. The informant in this research is the Head of the Surabaya City Environmental Service. By conducting interviews and documentation and then analyzed descriptively qualitatively. This discussion concludes that the administrative law enforcement carried out by the Surabaya City Environmental Agency has been running properly. In 2018-2019 there was an increase of 16% in supervised business activities. 46 business activities are subject to administrative sanctions which are carried out in stages from written warnings to license suspension. The constraints faced are the supervisors of the Surabaya City Environmental Service who experience limited numbers. Besides, in handling, there are inadequate facilities and facilities because the city of Surabaya does not have its B3 waste management facility. As well as a lack of compliance with the law from the community, in this case, the producer of waste to comply with the provisions related to the obligation to carry out electronic waste management.

Keywords: Law Enforcement, Electronic Waste, Electronic Waste.