ABSTRAK

POLITIK HUKUM PENGATURAN PROSEDUR PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS SATUAN RUMAH SUSUN BUKAN HUNIAN

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, untuk diperolehnya tanda bukti kepemilikan atas satuan rumah susun maka diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Adanya ketidakjelasan aturan terkait pemanfaatan fungsi rumah susun, yang dimana rumah susun dengan fungsi bukan hunian tidak lagi tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun masih menyebutkan adanya ketentuan rumah susun bukan hunian dan aturan pelaksana tersebut masih berlaku sampai saat ini, yang dimana Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun. Hal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian pada pendaftaran beserta penerbitan sertifikat. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis pengaturan prosedur pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum yang digunakan ialah studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum. Teknis analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode preskriptif dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian masih dapat dilakukan seperti pada pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun dengan fungsi hunian, dengan tetap mengacu pada aturan pelaksana yang lama, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, dengan didasari pada ketentuan Pasal 118 huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun yang menyebutkan bahwa peraturan pelaksana dari undang-undang yang lama dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan aturan pelaksana yang baru. Terhadap arah pengaturan terkait prosedur pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun bukan hunian, perlu diadakannya revisi pada peraturan perundang-undangan tentang rumah susun oleh badan legislatif terkait dengan ketentuan fungsi rumah susun bukan hunian, serta membuat peraturan pelaksana yang baru dan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku guna memberikan kepastian hukum pada pendaftaran serta penerbitan sertifikat, dan dalam pembahasan kali ini penulis menyajikan usulan sebuah naskah akademik rancangan undang-undang tentang rumah susun.

Kata Kunci: Pendaftaran, Prosedur, Ketidakjelasan Aturan, Sertifikat.

ABSTRACT

POLITICAL CONTROL LAW PROPERTY REGISTRATION PROCEDURES FOR NON-RESIDENTIAL UNITS FLATS

Article 47 paragraph (1) of  Law Number 20 of 2011th about the flats, to obtain proof of ownership of the unit of the flat, the issuance of proprietary certificate of the unit of flat. The uncertainty of the rules regarding the utilization of the function of the house, which is flat with non-residential functions is no longer listed in the Law number 20 year 2011 about the house, while government Regulation Number 4 year 1988 about Flats  still mention the provisions of building not residential and the rules of the executive is still valid to date, where government Regulation number 4 year 1988 about this Houseroom is the implementing rules of the law period, namely Act Number 16 of 1985 about flats. It raises uncertainty over registration and issuance of certificates. This study aims to examine and analyse the arrangement of the proprietary registration procedures for non-residential units.

This research is a normative legal study using legislation approaches, conceptual approaches, and historical approaches. The type of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials.The collection of legal materials used is the study of the Library of legal materials. Technical analysis of legal material is done using prescriptive method by giving arguments to the results of the research done.

The results of the research, in this study show that the registration of the property of the non-residential units can still be done as on the registration of the property of the unit with residential function, while referring to the rules of implementing The old one, named government Regulation Number 4 of 1988 about the Flats, based on the provisions of article 118 letter B Law number 20 year 2011 about the building that mentioned that the implementing regulations of the Old law Remain in force as long as they are not contradictory or have not been replaced by new implementing rules. On the direction of the arrangement regarding the registration procedure of the property of the non-residential units, it is necessary to keep revision to the housing regulations by the legislative in relation to the provisions of the building function The residence, as well as creating new implementing regulations and adapted to applicable laws to provide legal certainty on registration and issuance of certificates, and in this research the author presented the script of  Academic draft of the building.

Keywords: Registration, Procedures, Uncertainty Rules, Certificate.