TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN SERTIPIKAT HAK MILIK HAK ATAS TANAH DI SEMPADAN SUNGAI SERINJING DESA JAMBU KABUPATEN KEDIRI

JURIDICAL REVIEW ISSUANCE OF LAND RIGHTS CERTIFICATES ON THE BORDER OF THE SERINJING RIVER, JAMBU VILLAGE, KEDIRI REGENCY

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia terutama untuk pembangunan nasional. Kebutuhan atas tanah tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan dalam pertanahan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemerintah mewajibkan masayarakat untuk mendaftarkan tanahnya yang dilaksanakan dengan PP No. 24 Tahun 1997. Dimana dibagi menjadi 2 sistem pendaftaran tanah. Di desa Jambu pada tahun 2008 dilaksanakan PRONA. Cukup banyak masyarakat yang mendaftarkan tanahnya, termasuk warga yang menempati tanah disekitar Sungai Serinjing. Dari luas tanah yang tertera dalam sertipikat di sekitaran sungai seriniing hanya menyisakan jarak 3 meter saja dari tepi sungai sebagai garis sempadan. Seharusnya sungai Serinjing memiliki garis sempadan sungai dengan jarak 15 meter dari palung sungai. Selain itu semapadan sungai merupakan tanah yang hanya dapat dikuasai oleh Negara dan tidak dapat didaftarakan hak apapun. Rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penerbitan sertipikat hak milik atas tanah di sempadan sungai Serinjing telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penerbitan sertipikat hak milik atas tanah di sempadan sungai Serinjing. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sertipikat hak milik atas tanah di sempadan sungai Serinjing tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Kesimpulannya pendaftaran tanah di Desa Jambu yang bertepatan di sempadan sungai Serinjing tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan dimana sempadan sungai merupakan kawasan konservasi,

Kata Kunci: Pendafataran Tanah, Sempadan Sungai

Land is one of the natural resources which has a very important meaning and role for human life, especially for national development. The need for land can cause several problems in the land. To evercome this problem. The government requires the community to register their land which is carries out with PP No. 24 of 1997. Where is divided into 2 land registration system. In Jambu village in 2008, PRONA was held. Quite a lot of people registered their land, including residents who occupied land around the Serinjing river. From the area of land listed in the certificate around the river Serinjing leaving only a distance of 3 meters from the river bank as a border line. Serinjing river should have a river border with a distance of 15 meters from the river trough. Besides that, all the rivers are land which can only be controlled by the State and cannot be registered with any rights. The formulation of the problem of this research is whether the issuance of certificates of ownership of land in the border of the Serinjing river is in accordance with the Laws and Regulations. The purpose of this study was to analyze the issuance of certificates of ownership of land on the border of the Serinjing river. The method used is normative legal research. The results showed that the issuance of certificates of ownership of land on the border of the river Serinjing was not in accordance with statutory regulations. In conclusion, land registration in Jambu Village is not in accordance with the Laws and Regulations where the river border is a conservation area.

Keyword: Land Registration, River Border