Digilib | Universitas Negeri Surabaya

Jenis Dokumen

Disertasi
Karya Akhir S1
Karya Akhir S2
Karya Akhir S3
Skripsi
Tesis
Tugas Akhir D3
Tugas Akhir D4

Fakultas

Ilmu Pendidikan
Bahasa & Seni
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Ilmu Sosial & Politik
Hukum
Psikologi
Teknik
Ekonomika dan Bisnis
Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
Vokasi
Pascasarjana

Implementasi Peraturan tentang Kepemilikan Apoteker pada Usaha Kecil Obat Tradisional di Kabupaten Sumenep

Kode Dokumen : 0041/FISH-HUK/2019

Penulis Utama : Riski Wulandari

NIM Penulis Utama: 14040704019

Tahun : 2019

Judul ID : Implementasi Peraturan tentang Kepemilikan Apoteker pada Usaha Kecil Obat Tradisional di Kabupaten Sumenep

Judul EN : The Implementation of Ownership Pharmacist Regulation on Small Business of Traditional Medicines in Sumenep District

Sumber : UNESA - Fakultas Hukum - Jurusan S1 Ilmu Hukum - 14040704019 - 2019

Jenis Dokumen : Skripsi

Abstrak ID :

Abstrak

Obat bahan alam yang lebih dikenal dengan obat tradisional adalah

bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan,

bahan mineral, sediaan sari atau galenik, atau campuran dari bahan

tersebut, yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan

berdasarkan pengalaman. Memproduksi obat tradisional harus memenuhi

unsur keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat tradisional yang

dihasilkan. Survei perilaku konsumen yang dilakukan di Indonesia

menyatakan 61,3% responden memiliki kebiasaan meminum obat

tradisional yang merupakan tradisi masyarakat yang berkembang di

masyarakat secara turun-temurun, hal ini merupakan potensi yang cukup

besar dalam pengembangan pasar dalam negeri dari produk obat

tradisional. Peningkatan konsumsi ini dapat dilihat dari semakin

meningkatnya pemakaian obat tradisional dan perkembangan industri

dan usaha obat tradisional. Memproduksi obat tradisional harus

memenuhi unsur keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat tradisional

yang dihasilkan hal ini sesuai Pasal 101 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Memproduksi sediaan farmasi termasuk obat tradisional diatur lebih

lanjut di Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasiaan. Salah satu bentuk

Industri dan Usaha Obat Tradisional yaitu, Usaha Kecil Obat Tradisional

(UKOT) memiliki ketentuan dalam memproduksi bentuk sediaan kapsul.

Menurut Pasal 27 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Kesehatan

Nomor 006 Tahun 2012 terdapat aturan UKOT agar produknya dapat

diedarkan di masyarakat supaya menjamin manfaat dan keamanannya

dalam memproduksi bentuk sediaan kapsul Usaha Kecil Obat Tradisional

harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab yang bekerja penuh

dan memenuhi persyaratan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional

yang Baik).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 7

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan

Kefarmasian mengenai kepemilikan apoteker terhadap UKOT di

Kabupaten Sumenep dan Untuk mengetahui hambatan dari implementasi

mengenai kepemilikan apoteker terhadap UKOT di Kabupaten Sumenep.

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan

skripsi ini adalah penelitian hukum empiris dengan model penelitian

yuridis sosiologis yaitu penelitian yang berbasis pada peraturan

perundang-undangan dan mengamati reaksi serta interaksi masyarakat

terhadap peraturan perundang-undangan terkait.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah

implementasi Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009

Tentang Pekerjaan Kefarmasian mengenai kepemilikan apoteker terhadap

UKOT di Kabupaten Sumenep belum diterapkan secara sempurna. karena

tidak memenuhi faktor keberhasilan implementasi. yaitu masih ada

UKOT yang memproduksi bentuk sediaan kapsul di Kabupaten Sumenep

yang tidak memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, dan UKOT di

Kabupaten Sumenep tidak memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Obat

Tradisional yang Baik (CPOTB). Beberapa hambatan dari implementasi

mengenai kepemilikan apoteker terhadap UKOT di Kabupaten Sumenep

mengenai kepemilikan apoteker yaitu pemilik UKOT tidak menerapkan

binaan dari Dinas Kesehatan terkait kelompok usaha dan UKOT di

Kabupaten Sumenep tidak memiliki mesin-mesin yang lengkap dalam

memproduksi bentuk sediaan kapsul.

Kata Kunci : Implementasi, Obat Tradisional, UKOT, Apoteker.

Abstrak EN :

Abstract

Medicines from natural ingredients which better known as
traditional medicine are materials or ingredients in the form of plant
materials, animal materials, or mineral materials cider preparations or
galenic, or the mixtures of those ingredients which have been used for
treatments from generations to generations based on experience. In
producing traditional medicines have to qualify factors of security,
efficiacy/benefits, and the quality of traditional medicines produced. The
consumer behavior survey conducted in Indonesia stated that 61.3%
respondents has a habit of drinking traditional medicine which is a
tradition of people that had developed in the community from generations
to generations, it is a large enough potential in developing the domestic
market of traditional medicine products. The increase in consumptions
can be seen from the increasing usage of traditional medicine and
development industry and enterprises of traditional medicine. Producing
traditional medicines has to fill the factors of security, efficiacy/benefits,
and the quality of traditional medicine produced corresponding with
Article 101 Paragraph (1) and (2) of Republic Indonesia Law Number 36
Year 2009 About Health. Producing pharmaceutical preparaions including
traditional medicines are regulated further in Article 7 paragraph (1) of
The Government Regulation of Republic Indonesia Number 51 Year 2009
About Pharmaceutical Work. One form of the industry and enterprises of
traditional medicines are, Small business of Traditional Medicines (SETM)
has a provision in producing the capsule dosage forms. According to
Article 27 paragraph (1) letter a and b of Minister of Health Regulation
Number 006 Year 2012 there is a SETM regulation for the products can be
distributed in the society to guarantee the benefits and security in
producing capsule dosage form, small enterprises of traditional madisines
have to had a pharmacist as a person in charge who works fully and
fulfilling the requirements of HMGTM (How to Make a Good Traditional
Medicines).
This researchs aims is to know the implementation of regulation
about ownership of pharmacist in SETM in Sumenep District and to know
the obstacles of implementation of regulation about ownership of
pharmacist in SETM in Sumenep District. The type of the research used in
this essay is empirical legal research with a sociological juridical research
model which based on legislation and the reactions and interactions of the
community towards related laws and regulations.
The results of this research and the discussion in this essay are the
implementation of regulation about ownership of pharmacist in SETM in
Sumenep District has not been implemented perfectly, because it did not
fulfill the quality requirements of traditional medicines produce, there are
no further action taken by Health Departement to the owner of SETM that
does not obey the legislation, administrative sanction against SETM was
not been done because 4 SETM in Sumenep District did not have SETM
permissions. Some of the obstacles of the implementation of regulation
about ownership of pharmacist in SETM in Sumenep District are, the cost
of owning a pharmacist that was not fit the income earned, SETM permit
requirements are difficult and the Head of National Agency of Drug and
Food Control cannot do the supervision.
Keywords: Implementation, Traditional Medicine, Small Enterpreneur of
Traditional Medicine, Pharmacist.

Tautan Artikel

File Abstrak

File Lampiran