ANALISIS YURIDIS TERHADAP INFORMASI PERTANAHAN HAK GUNA USAHA YANG DIKECUALIKAN OLEH PUBLIK
JURIDICAL ANALYSIS OF CULTIVATION RIGHTS LAND INFORMATION EXCLUDED BY THE PUBLIC
Keterbukaan informasi pertanahan hak guna usaha bagi sebagian masyarakat mempunyai nilai yang sangat penting. Namun, adanya aturan mengenai pengecualian informasi pertanahan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional dinilai sangat merugikan banyak orang. Dalam hal ini, masyarakat luas yang merasa adanya kerugian atas aktivitas tanah tersebut akan sulit untuk menyelesaikan masalah yang ada pada tanah dengan sertifikat hak guna usaha tersebut. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pemberlakuan Perka BPN pasal 12 ayat (4) huruf i dapat dibenarkan menurut UU KIP pasal 17 huruf j atau tidak dan untuk memahami akibat hukum yang timbul terkait larangan informasi pertanahan yang tidak bisa diakses oleh para pemohon informasi ataupun publik.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian hukum normatif yang akan dibahas dalam skripsi ini berkaitan dengan isu hukum konflik norma. Konflik norma yang dimaksud yaitu konflik antara norma informasi pertanahan yang dikecualikan oleh publik dalam Pasal 17 huruf j UU KIP dengan Perka BPN pada Pasal 12 ayat (4) huruf i. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Teknik analisa yang digunakan yaitu dengan metode preskriptif.
Hasil pembahasan yaitu pemberlakuan Perka BPN mengenai pengecualian informasi pertanahan Hak Guna Usaha tidak sejalan dengan unsur-unsur yang terkandung pada UU KIP. Pada UU KIP menyebutkan pengecualian informasi haruslah berupa Undang-undang. Akan tetapi, pengecualian pertanahan Hak Guna Usaha tidak menggunakan Undang-undang sebagai dasar pengecualian, melainkan menggunakan Peraturan Kepala BPN. Adanya beberapa putusan dari Mahkamah Agung mengenai dibukanya informasi pertanahan Hak Guna Usaha juga menjadi dasar mengapa informasi pertanahan Hak Guna Usaha haruslah dibuka.
Kata Kunci: Informasi Pertanahan, Hak Guna Usaha, Informasi yang Dikecualikan
Information disclosure of cultivations rights for some people has a very important value. However, there are regulations regarding land information issued by the National Land Agency which are considered very detrimental to people. In this case, the wider community who feels that there is a loss on the land activity will find it difficult to solve the problems that exist on the land with the certificate of cultivation rights. The purpose of this research is to find out whether the application of Perka BPN article 12 paragraph (4) letter i can be justified according to UU KIP article 17 letter j or not to understand the legal consequences that arise regarding the prohibition of land information that cannot be accessed by users of information or the public.
This research is a normative legal research using a statutory and conceptual approach. The normative legal research that will be discussed in this thesis is related to the legal issue of the conflict of norms. The conflict of norms in question is the conflict between the norms of land information that are excluded by the public in Article 17 letter j of the KIP Law and the Perka BPN in Article 12 paragraph (4) letter i. The legal materials used in this research are primary and secondary. The analysis technique used is the prescriptive method.
The results of the discussion on the implementation of the Perka BPN regarding cultivation rights information are not in line with the elements contained in the UU KIP. The UU KIP states that information must be in the form of a law. However, the land use program does not use the law as the basis for the assessment, but uses the BPN Regulation. The existence of several decisions from the Supreme Court regarding the disclosure of cultivation rights information is also the basis for why cultivation rights information must be disclosed.
Keywords: Land Information, Cultivation Rights, Excluded Information