Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1034K/Pdt.Sus PHI/2021 tentang Pembayaran Program BPJS Ketenagakerjaan dan Upah Pekerja yang Dirumahkan

Juridical Analysis of Supreme Court Decision Number 1034K/Pdt.Sus/PHI/2021 about Payments for the BPJS Employment Program and Wages of Laid-Off Workers

Riyani Chairunnisa adalah karyawan PT Selong Selo Lombok yang bekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Setelah satu tahun bekerja, Riyani dirumahkan oleh perusahaan akibat pandemi COVID-19. Selama dirumahkan, Riyani tidak memperoleh upah sama sekali dari perusahaan tanpa adanya perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan penjelasan apapun. Riyani pun mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan pokok gugatan permintaan pembayaran upah selama dirumahkan, pembayaran kompensasi iuran BPJS Ketenagakerjaan yang tidak dibayarkan oleh perusahaan, dan permintaan Pemutusan Hubungan Kerja. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan keempat pokok gugatan Riyani Chairunnisa tersebut melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1034K/Pdt.Sus-PHI/2021. Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, serta akibat hukum dari pertimbangan hakim tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah hakim telah tepat menerapkan hukum terkait pembayaran upah Riyani selama dirumahkan dan permintaan Pemutusan Hubungan Kerja, tetapi hakim kurang tepat dalam menerapkan hukum terkait pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan. Adapun akibat hukum yang timbul dalam perselisihan dan putusan ini, yaitu terdapat akibat hukum langsung dan akibat hukum tidak langsung baik bagi perusahaan maupun bagi Riyani selaku pekerja.

Riyani Chairunnisa is an employee of PT Selong Selo Lombok who works under a PKWT. After one year of work, Riyani was put on furlough by the company due to the COVID-19 pandemic. During the furlough period, Riyani did not receive any wages from the company without any employment agreement, company regulations, or explanation. Riyani filed a lawsuit with the Industrial Relations Court, requesting payment of wages during the furlough, compensation for the BPJS Employment insurance contributions not paid by the company, and termination of employment contract. The Supreme Court Judge granted all four claims of Riyani Chairunnisa through Supreme Court Decision Number 1034K/Pdt.Sus-PHI/2021. The ultimate goal of this research is to determine the considerations of the judge in accordance with applicable laws and regulations, as well as the legal consequences of those judicial considerations. The research method used in this study is normative juridical research. The results of this study indicate that the judge has correctly applied the law regarding Riyani's wages during the furlough and the request for termination of employment, but the judge was less accurate in applying the law regarding the payment of BPJS Employment insurance contributions by the company. The legal consequences arising from this dispute and decision include both direct and indirect legal consequences for both the company and Riyani as the employee.