KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA TINDAK PIDANA PERPAJAKAN  DIKAITKAN DENGAN KUHAP

JURIDICAL STUDY ON THE AUTHORITY OF CIVIL EMPLOYEE INVESTIGATORS IN TAXATION CRIMINAL ASSOCIATED WITH THE KUHAP

Pajak merupakan bentuk iuran wajib yang dikeluarkan oleh warga negara guna mewujudkan kesejahteraan umum. Sifatnya yang penting sebagai salah satu pendapatan negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional menempatkan pelanggaran terhadap perundang-undangan pajak sebagai kejahatan berat (felony) dengan ancaman pidana penjara dan denda secara komulatif. Kewenangan penyidikan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP diberikan kepada penyidik kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil. Kepolisian dalam tindak pidana perpajakan hanya memiliki kewenangan sebagai pengawas atas pekerjaan  yang dilakukan oleh PPNS sebagi penyidik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan yang melandasi kewenangan penyidik PPNS dalam menangani tindak pidana perpajakan pada Pasal 44 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan kesesuaian Pasal 44 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Penelitian ini yaitu yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan pengumpulan data menggunakan aturan-aturan yang bersifat normatif atau berupa seperti jurnal hukum dan teknis analisa bahan hukum bersifat prespektif. Hasil penelitian menunjukan bahwa alasan yang melandasi kewenangan dari penyidik pegawai negeri sipil selaku penyidik tindak pidana perpajakan adalah berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b yang memberikan kewenangan PPNS untuk melakukan penyidikan berdasarkan wewenang undang-undang khususnya masing-masing. Maka, dalam tindak pidana perpajakan, PPNS juga memiliki kewenangan untuk menjadi penyidik sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kesesuaian Pasal 44 UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP dimaknai dengan menguatkan satu sama lain, saling mengisi dan saling melengkapi demi keutuhan sistem hukum. Jadi antar Pasal 44 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Pasal 7 Ayat (2) KUHAP tidak bertentangan.

Taxes are a form of compulsory contribution issued by citizens in order to create public welfare. Taxes are important character is as one of the state revenues for the administration of government and the implementation of national development which violates the tax law as a serious crime with the threat of imprisonment and cumulative fines. Investigative authority is based on Article 6 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code which is granted to police investigators and civil servant officials. The police in taxation crimes only have the authority to supervise the work carried out by civil servant officials as investigators. Based on this, this study aims to see the reasons underlying the authority of civil servant officials investigators in tax crime in Article 44 of the Law on General Provisions and Tax Procedures and the suitability of Article 44 of the Law on General Provisions and Tax Procedures with Article 7 paragraph (2) of the Law on General Provisions and Tax Procedures. This research is juridical normative, using an invited and conceptual approach, by following the data using normative rules or in the form of legal journals and technical analysis of legal materials with perspective. The results show that the reasons for the authority of civil servant investigators as tax criminal investigators are based on Article 6 paragraph (1) letter b, which gives civil servant officials authority to carry out investigations based on their respective constitutional authority. So, for tax crime, PPNS also has the authority to become an investigator in accordance with Article 44 paragraph (1) of the Law on General Provisions and Tax Procedures. Compliance with Article 44 of Law Number 16 of 2009 concerning General Provisions and Tax Procedures with Article 7 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code is interpreted as strengthening one another, complementing and complementing each other for the integrity of the legal system. So between Article 44 of the Law on General Provisions and Tax Procedures with Article 7 Paragraph (2) of the Criminal Procedure Code are not contradictory.