PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG PEKERJA RUMAH TANGGA MENGENAI JAM KERJA
LEGAL PROTECTION OF DOMESTIC WORKERS REGARDING WORKING HOURS
Pekerja rumah tangga saat ini sangat diperlukan kerena kebanyakan orang tidak memiliki banyak waktu untuk menyukupi kebutuhan rumah tangga mereka. Perlindungan pekerja rumah tangga belum kuat apa lagi mengenai jam kerja. Peraturan mengenai jam kerja sudah ada pada Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, tetapi pekerja rumah tangga tidak termasuk didalam peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan pekerja rumah tangga dianggap sebagai pekerja informal. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi mengenai jam kerja pada pekerja rumah tangga dan membuatkan skema jam kerja bagi pekerja rumah tangga secara layak. Metode yang digunakan yaitu metode yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundangan, konseptual, dan perbandingan. Sumber hukum yang digunakan yaitu pengumpulan studi pustaka. Jam kerja sangatlah penting bagi setiap pekerja salah satunya pekerja rumah tangga. Pentingnya peraturan mengenai jam kerja berkaitan dengan faktor kesehatan dan kesejahteraan. Selain itu juga menentukan terpenuhinya beberapa hak dari pekerja salah satunya mengenai jam kerja. Skema pengaturan jam kerja pada pekerja rumah tangga Indonesia dapat menjadikan acuan/perbandingan dari peraturan di negara lain yang sudah terlebih dahulu mengatur mengenai jam kerja. Apabila peraturan mengenai jam kerja sudah diatur maka pekerja rumah tangga mendapatkan perlindungan hukum mengenai hak mereka. Pekerja rumah tangga dapat melaporkan apabila majikan melanggar salah satu dari hak mereka. Sebaiknya pemerintah segera melakukan revisi terhadap Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Hal ini sangat diperlukan karena jika peraturan sudah diatur maka para pekerja rumah tangga mempunyai perlindungan hukum atas pekerjaannya utamanya mengenai hak jam kerja.
Domestic workers today are indispensable because most people do not have much time to provide for their household needs. The protection of domestic workers is not yet strong, especially regarding working hours. Regulations regarding working hours already exist in Article 77 paragraph (1) of the Manpower Law Number 13 of 2003, but domestic workers are not included in the regulation. This is because domestic workers are considered informal workers. The purpose of this study was to determine the urgency of working hours for domestic workers and to develop a proper working hours scheme for domestic workers. The method used is the normative juridical method. The approach used is the legal, conceptual, and comparative approach. The source of law used is the collection of literature studies. Working hours are very important for every worker, including domestic workers. The importance of regulations regarding working hours is related to health and welfare factors. In addition, it also determines the fulfillment of several rights of workers, one of which is regarding working hours. The scheme for regulating working hours for Indonesian domestic workers can be used as a reference/comparison with regulations in other countries that have previously regulated working hours. If regulations regarding working hours have been regulated, domestic workers get legal protection regarding their rights. Domestic workers can report when the employer violates any of their rights. The government should immediately revise the Regulation of the Minister of Manpower Number 2 of 2015 concerning the Protection of Domestic Workers. This is very necessary because if regulations have been regulated, domestic workers have legal protection for their work, especially regarding the right to working hours.