Madura merupakan salah satu wilayah jawa timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lambat. Dengan alasan tersebut, Madura mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah demi menunjang pelaksanaan pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura. Dalam pelaksanaannya, upaya dalam meningkatkan perekonomian wilayah Madura dimulai dari tahun 2003 dengan dimulainya pembangunan jembatan Suramadu yang diresmikan tahun 2009 yang disusul dengan pembentukan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) sebagai Badan yang dibentuk langsung melalui Perpres No 27 tahun 2008 dan diubah menjadi Perpres No 23 tahun 2009 dengan tugas utama yaitu untuk memfasilitasi dan menstimulasi dalam upaya peningkatan perekonomian wilayah Madura.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator, sebagai regulator, dan katalisator dengan lokus utama yaitu Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM). Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang dikumpulkan cukup valid yang digunakan bahan dalam penulisan tugas akhir.
Hasil penelitian ini menggambarkan Peran Badan Pengembangan Wilayah Suramadu dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah Madura khususnya Kawasan Kaki Jembatan Suramadu. Dalam pelaksanaanya peran yang dilakukan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu telah dijalankan dengan baik untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan perekonomian wilayah Kawasan Kaki Jembatan Suramadu.
Saran dari hasil penelitian adalah bagaimana pemerintah lebih memperhatikan lagi pelaksanaan pemfasilitasian yang dilakukan agar dampak yang diberikan lebih signifikan dan pemerintah juga harus memberikan perhatian penuh serta solusi terhadap masyarakat lain yang hingga saat ini belum mendapatkan pelatihan sehingga dapat bersaing dengan masyarakat lain yang mendapatkan pelatihan untuk lebih meningkatkan perekonomiannya masing-masing. Untuk masyarakat, perlu adanya dukungan penuh dari masyarakat untuk setiap pelaksanaan program yang dilakukan pihak pemerintah agar pelaksanaan program yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan masyarakat juga mendapatkan dampak yang signifikan dari program yang dijalankan pihak pemerintah.
Kata Kunci : Peran, fasilitator, katalisator, regulator
Madura is one of the East Java regions that has relatively slow economic growth. For this reason, Madura received more attention from the government to support the implementation of economic growth in the Madura region. In its implementation, efforts to improve the economy of the Madura region began in 2003 with the start of the construction of the Suramadu bridge which was inaugurated in 2009 followed by the establishment of the Suramadu Regional Development Agency (BPWS) as a body established directly through Presidential Regulation No. 27 of 2008 and changed to Presidential Regulation No. 23 in 2009 with the main task was to facilitate and stimulate efforts to improve the economy of the Madura region.
The type of research used in this study is descriptive qualitative research method. The focus of this research is the role of the government as a facilitator, as a regulator, and a catalyst with the main locus of the Suramadu Bridge Leg Area (KKJSM). Data collection techniques in this study are interviews, observation, and documentation so that the data collected is valid enough to use the material in writing the final assignment.
The results of this study illustrate the role of the Suramadu Regional Development Agency in an effort to improve the economy of the Madura region, especially the Suramadu Bridge Leg Area. In the implementation of the role carried out by the Suramadu Regional Development Agency, it has been carried out well to achieve the objectives of increasing the economy of the Suramadu Bridge Leg Area.
Suggestions from the results of the study are how the government pays more attention to the implementation of facilitation so that the impact is more significant and the government must also give full attention and solutions to other communities who have not received training so that they can compete with other communities who receive training for more improve their respective economies. For the community, it is necessary to have full support from the community for each program carried out by the government so that the implementation of the programs carried out can be carried out in accordance with the stated objectives and the community also has a significant impact on the programs run by the government.
Keywords: Role, facilitator, catalyst, regulator.