Selama tahun 2000-2009, deforestasi yang terjadi di Jawa mencapai 60,64% dan merupakan yang tertinggi dibandingkan pulau lain di Indonesia. Selain mengganggu daur karbon, deforestasi dan degradasi hutan di Jawa dan Madura menyebabkan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) menjadi kritis. Pengelolaan hutan di Indonesia (Nusantara), terutama di Jawa dan Madura sebenarnya sudah mulai mendapat perhatian sejak masa pemerintahan Daendels, terutama dalam bidang rehabilitasi hutan. Namun karena masalah prioritas dan kondisi politik saat itu, program rehabilitasi hutan berjalan lambat. Dan pada tahun 1927, pemerintah kolonial mengeluarkan UU Kehutanan untuk Pulau Jawa dan Madura yang dinamakan Boschordonnantie voor Java en Madoera 1927 (Ordonansi Hutan untuk Jawa dan Madura 1927).
Adapun masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Mengapa pemerintah kolonial Hindia Belanda mengganti Reglemen Hutan 1913 dengan Boschordonnantie voor Java en Madoera 1927 (Ordonansi Hutan untuk Jawa dan Madura 1927)? dan (2) Bagaimana efektivitas kebijakan eksploitasi hutan di Jawa dan Madura tahun 1927-1932?. Dalam menjawab rumusan tersebut, peneliti menggunakan metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah kolonial mengganti Reglemen Hutan 1913 karena dua masalah, yaitu terkait masalah konversi hutan dan akses masyarakat terhadap hutan. Sedangkan terkait efektivitas kebijakan eksploitasi hutan selama 1927-1932, Ordonansi Hutan untuk Jawa dan Madura 1927 dapat dikatakan tidak efektif karena pembatasan akses masyarakat terhadap hutan ternyata tidak berhasil mengurangi kasus pelanggaran hutan secara signifikan.
Kata kunci: Pengelolaan Hutan, Eksploitasi Hutan.
During 2000-2009, deforestation that occurred in Java reached 60.64% and was the highest compared to other islands in Indonesia. In addition to disrupting the carbon cycle, deforestation and forest degradation in Java and Madura have caused critical watershed conditions. Forest management in Indonesia (the Archipelago), especially in Java and Madura has actually begun to receive attention since the reign of Daendels, especially in the field of forest rehabilitation. However, due to issues of priority and political conditions at the time, the forest rehabilitation program was running slowly. And in 1927, the colonial government issued a Forestry Law for Java and Madura called the Boschordonnantie voor Java en Madoera 1927 (Forest Ordinance for Java and Madura 1927).
The problems examined in this study are: (1) Why did the Dutch East Indies colonial government replace the Forest Regulations of 1913 with Boschordonnantie voor Java en Madoera 1927 (Forest Ordinance for Java and Madura 1927)? and (2) What is the effectiveness of forest exploitation policies in Java and Madura in 1927-1932 ?. In answering the formula, the researcher uses historical methods which include heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of this study were that the colonial government replaced the Forest Act of 1913 because of two problems, namely related to the issue of forest conversion and community access to forests. Whereas related to the effectiveness of forest exploitation policies during 1927-1932, the Forest Ordinance for Java and Madura 1927 could be said to be ineffective because restrictions on people's access to forests were apparently not successful in reducing forest violation cases significantly.
Keywords: Forest Management, Forest Exploitation.