Analisis Yuridis Penyebaran dan Penggunaan Data Pribadi Debitor Oleh Kreditor Fintech P2P Lending AdaKami Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana

Juridical Analysis of Debtor Personal Identity Spread and Usage by AdaKami Creditor Reviewed by Criminal Law Perspective

Perkembangan teknologi dan informasi berdampak kepada semua aspek kehidupan tidak terkecuali sektor keuangan, untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses sarana keuangan, maka lahirlah Tekfin atau Teknologi Finansial yang memiliki arti menggabungkan antara sistem keuangan dengan teknologi sehingga lahirlah inovasi yang memudahkan sistem keuangan. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menganalisa mengenai penyebaran dan penggunaan data pribadi debitor yang dilakukan oleh aplikasi AdaKami yang terletak pada ketentuan perjanjian privasi mereka, dikaitkan dengan Pasal 26 ayat (1) UU ITE dan Pasal 31 ayat (1) UU ITE. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, bahan yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum lainnya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan yang terdapat pada perjanjian privasi milik aplikasai AdaKami memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE, dan dapat dijatuhi hukuman pidana jika terdapat pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan.

The development of technology and information has affected life in every aspect, not exception in finance sector, to make public easier to access financial system, Financial Technology or Fintech was born that has meaning of combine between both of financial system and technology so that system made an inovation that made financial system easier than before. This research was made to analyze about spread and misusing of debtor personal identity from the privacy policy by AdaKami application, linked with Chapter 26 paragraph (1) and Chapter 31 paragraph (1) Constitution about Information and Electronic Transaction. This research using normative method with statute approach, material that used is primary law material, secaondary law material, and other non law material. The result from this research conclude is the provision from the AdaKami privacy policy has fulfill elements from the Paragraph 26 chapter(1) Constitution about Information and Electronic Transaction, and can be punish as criminal if there’s someone who feel harmed submit a lawsuit.