Kewajiban Dokter Sebagai Pelaksana Tindakan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Anak
The Obligations of Doctors as Performers of Chemical Castration for Perpetrators of Child Sexual Violence
UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak memuat tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak dalam Pasal 81 ayat (7) UU tersebut. Pelaksanaan tindakan kebiri kimia atas perintah jaksa dilakukan oleh dokter sesuai Pasal 9 huruf b PP No. 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronk, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Tugas tersebut bertentangan dengan sumpah dokter, dikeluarkannya fatwa MKEK PB IDI Tahun 2016 memuat posisi profesi dokter setuju atau tidak setuju dalam menyikapi adanya tindakan kebiri kimia sedangkan tugas pengebirian telah menjadi kewajiban dokter sebagai tugas Negara atas perintah undang-undang dengan payung hukum Pasal 50 KUHP dan memiliki risiko sanksi apabila menolak sesuai Pasal 216 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, perlu pembahasan lanjut terkait kewajiban dokter sebagai pelaksana tindakan kebiri kimia dan upaya hukum dokter untuk menghindari tugas sebagai pelaksana tindakan kebiri kimia. Metode penelitian yaitu, normatif dengan melakukan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Teknik pengumpulan yang digunakan studi kepustakaan dengan teknik analisis preskriptif. Pada hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa dokter berkewajiban dalam pelaksanakan perintah undang-undang terkait tindakan kebiri kimia terutama jika berstatus seorang PNS yang terikat Disiplin PNS untuk menjalankan tugas Negara. Apabila terdapat dokter yang menolak dengan berpedoman pada fatwa MKEK PB IDI No. 1 Taun 2016, dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung terkait tugas yang diberikan menyebabkan beban mental yang berat berupa pencederaan sumpah dokter dengan adanya tindakan kebiri kimia dalam Pasal 9 huruf b PP No. 70 Tahun 2020.
Kata Kunci : Kekerasan Seksual Anak, Kebiri Kimia, Dokter, Judicial Review
Law No. 17 of 2016 concerning Child Protection contains chemical castration for perpetrators of child sexual violence in Article 81 paragraph (7) of the Law. The implementation of chemical castration on the orders of the prosecutor is carried out by a doctor in accordance with Article 9 letter b of PP No. 70 of 2020 concerning Procedures for Implementing Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence Against Children. This task is contrary to the doctor's oath, the issuance of the MKEK PB IDI fatwa in 2016 contains the position of the medical profession agreeing or disagreeing in responding to chemical castration, while the task of castration has become a doctor's obligation as a State duty on the orders of the law with the legal umbrella of Article 50 of the Criminal Code and has the risk of sanctions if they refuse in accordance with Article 216 paragraph (1) of the Criminal Code. Thus, further discussion is needed regarding the obligations of doctors as implementers of chemical castration and legal efforts by doctors to avoid their duties as implementers of chemical castration. The research method is normative by taking a legislative and conceptual approach. The collection technique used is a literature study with a prescriptive analysis technique. The results and discussion show that doctors are obliged to carry out the order of the law regarding chemical castration, especially if they have the status of a civil servant who is bound by the Civil Servant Discipline to carry out state duties. If there are doctors who refuse by referring to the MKEK PB IDI fatwa No. 1 of 2016, they can file a judicial review to the Supreme Court regarding the task given causing a heavy mental burden in the form of violating the doctor’s oath with the chemical castration action in Article 9 letter b of PP No. 70 of 2020.
Keyword : Child Sexual Abuse, Chemical Castration, Doctor, Judicial Review