ANALISIS YURIDIS TERHADAP HUKUMAN BAGI TERDAKWA DALAM PERKARA NOMOR 329/PID.B/2023/PN.SMG PADA TINDAK PIDANA PERKOSAAN
LEGAL ANALYSIS OF THE SENTENCE FOR THE DEFENDANT IN CASE NUMBER 329/PID.B/2023/PN.SMG IN THE CRIMINAL ACT OF RAPE
Skripsi ini menganalisis secara yuridis hukuman bagi terdakwa pada tindak pidana perkosaan, menyoroti disparitas antara dakwaan jaksa, putusan hakim, dan rasa keadilan bagi korban. Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merugikan fisik, tetapi juga psikis korban secara mendalam dan berkelanjutan. Meskipun demikian, dalam praktiknya, seringkali ditemukan putusan hakim yang dianggap kurang mencerminkan keadilan substansial, terutama jika dibandingkan dengan dampak traumatis yang dialami korban.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, serta menganalisis data sekunder berupa putusan pengadilan dan literatur hukum. Fokus utama adalah mengkaji dasar pertimbangan hukum dalam penjatuhan putusan, serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat dan prinsip perlindungan korban.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dakwaan jaksa dalam kasus perkosaan telah didasarkan pada bukti-bukti kuat dan tuntutan pidana yang relevan. Namun, jaksa kurang optimal dalam menggunakan pasal-pasal pidana yang berlaku, sehingga tunutan jaksa dan putusan hakim cenderung menjatuhkan hukuman yang ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum yang diatur undang-undang. Pertimbangan yang mendasari putusan tersebut seringkali bersifat parsial, misalnya hanya berfokus pada aspek formal hukum tanpa memperhatikan dampak psikologis dan sosial yang parah terhadap korban. Hal ini mengakibatkan munculnya ketidakadilan bagi korban, di mana rasa pemulihan dan keadilan substantif belum tercapai sepenuhnya.
Skripsi ini merekomendasikan perlunya peningkatan pemahaman jaksa dan hakim terhadap dampak multidimensional tindak pidana perkosaan, serta perlunya memperkuat perspektif korban dalam setiap pertimbangan hukum. Selain itu, diperlukan adanya pedoman yang lebih komprehensif dalam penjatuhan hukuman bagi pelaku perkosaan, agar putusan pengadilan dapat lebih mencerminkan keadilan, memberikan efek jera, dan sekaligus memberikan pemulihan yang layak bagi korban.
This thesis provides a juridical analysis of sentencing for defendants in rape cases, highlighting the disparity between prosecutor's indictments, judicial verdicts, and the sense of justice for victims. Rape is a serious crime that not only causes physical harm but also profound and lasting psychological damage to victims. Nevertheless, in practice, judicial decisions are often perceived as failing to reflect substantive justice, especially when compared to the traumatic impact experienced by the victims.
This research employs a normative legal method with a statutory and case approach, analyzing secondary data in the form of court decisions and legal literature. The primary focus is to examine the legal considerations underpinning sentencing and their conformity with prevailing societal values of justice and principles of victim protection.
The research findings indicate that prosecutors' indictments in rape cases have been based on strong evidence and relevant criminal charges. However, prosecutors were less than optimal in utilizing applicable criminal articles, resulting in prosecutors' demands and judges' verdicts tending to impose light sentences when compared to the maximum penalties stipulated by law. The considerations underlying these verdicts are often partial, for instance, focusing solely on formal legal aspects without adequately considering the severe psychological and social impacts on the victims. This leads to a sense of injustice for victims, where complete recovery and substantive justice are not fully achieved..
This thesis recommends the need for enhanced understanding among prosecutors' and judges regarding the multidimensional impacts of rape, as well as the necessity of strengthening a victim-centered perspective in all legal considerations. Furthermore, there is a need for more comprehensive guidelines in sentencing perpetrators of rape, so that court decisions can better reflect justice, provide a deterrent effect, and simultaneously offer appropriate recovery for victims.