Bagi manusia, dalam memenuhi kebutuhan hidup dan keberlangsungan pertumbuhan penduduk, tanah menjadi hal yang sangat penting. Hubungan antara manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan. Manusia diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah dan memperoleh bahan makanan dengan cara mendayagunakan sumberdaya tanah. Jelas diterangkan mengenai arti penting dan batasan sebuah tanah bagi masyarakat dan negara sebagai Organisasi Masyarakat tertinggi di Indonesia yang dituangkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, “Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bagi pemerintah dan rakyat dalam rangka menyusun politik hukum serta kebijaksanaan di bidang pertanahan. Kepentingan atas tanah semakin tinggi searah perkembangan zaman, pergesakan pun kerap terjadi. Antara masyarakat dan pemerintah, maupun antara pengusaha dan masyarakat. Terkait tanah yang menjadi permasalahan antara pemerintah dan masyarakat kerap kali bersinggungan dengan masyarakat hukum adat. Salah satunya adalah konflik pertanahan antara masyarakat Desa Pakel dengan Perhutani KPH Banyuwangi Barat. Dimana masyarakat Desa Pakel mengakui bahwa tanah tersebut adalah tanah ulayatnya, sedangkan Perhutani KPH Banyuwangi Barat menunjukkan BATB sebagai bukti memiliki hak pengelolaan atas tanah tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab permasalahan tersebut dan bagaimana penyelesaiannya.
Hak ulayat masyarakat hukum adat telah diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) merupakan dasar konsep dan materi pengaturan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. Lahirnya UUPA ini disebabkan adanya dualisme hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional, yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum Barat dan terdapatnya tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat. Dalam rangka menghilangkan dualisme dalam hukum tanah di Indonesia tersebut, kemudian berlakulah UUPA supaya tercipta hukum tanah nasional. UUPA dibentuk dengan maksud melaksanakan amanat pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUPA tidak dihadirkan untuk mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat. Jika bersinggungan dengan masyarakat hukum adat, pemerintah maupun pengusaha harus melakukan transparansi guna menghindari ketidak jelasan pelaksanaan amanat Undang-Undang. Sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat maupun Pasal 3 Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka sudah seharusnya tranparansi dan musyawarah diterapkan guna memastikan keberadaan masyarakat hukum adat sesuai amanat Undang-Undang.
Penyebab konflik ini diantaranya adanya Tumpang Tindih Antara Hak Pengelolaan Dan Hak Penguasaan, Kedua Belah Pihak Tidak Bisa Menunjukkan Alas Hak Masing-Masing, Musyawarah Tidak Berhasil, Nilai Ekonomis Yang Tinggi, Kesadaran Masyarakat Meningkat, Tanah Tetap, Penduduk Bertambah Dan Kemiskinan. Sedangkan penyelesaian permasalahan ini bisa menggunakan jalur non litigasi atau litigasi.
Kata Kunci : Konflik Pertanahan, Masyarakat Hukum Adat, Perhutani.
For humans, in meeting the needs of life and the continued growth of the population, land becomes very important. The relationship between humans and the land cannot be separated. Humans are created from the ground, live on land and obtain food by utilizing land resources. Clearly explained the importance and boundaries of a land for the people and the state as the highest Community Organization in Indonesia as outlined in article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution which states that, "The earth's water and natural resources contained therein are controlled by the state and is used for the greatest prosperity of the people. " The article is a constitutional basis for the government and the people in the context of developing legal politics and policies in the field of land. The interest in the land is getting higher in the direction of the times, and there is often a rift. Between the community and the government, and between entrepreneurs and the community. Regarding land, which is a problem between the government and the community often intersects with customary law communities. One of them is the land conflict between the people of Pakel Village and Perhutani KPH West Banyuwangi. Where Pakel villagers recognize that the land is their customary land, while Perhutani KPH West Banyuwangi shows BATB as proof of having management rights over the land. The purpose of this study was to determine the cause of the problem and how to solve it.
The customary rights of indigenous people have been recognized by the state based on existing laws and regulations. Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (LoGA) is the basis for the concept and regulatory material regarding the recognition of indigenous and tribal peoples. The birth of the Loga was due to legal dualism in the regulation of national land law, namely the existence of lands subject to Western law and the presence of lands subject to customary law. In the context of eliminating dualism in land law in Indonesia, then the BAL applies to create a national land law. LoGA was formed with the intention of carrying out the mandate of article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. UUPA was not presented to regulate the existence of customary law communities. If it comes into contact with indigenous and tribal peoples, the government and employers must exercise transparency to avoid unclear implementation of the mandate of the Act. In accordance with Article 4 paragraph (2) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs / Head of the National Land Agency Number 5 of 1999 Concerning Guidelines for Settlement of Customary Rights Rights of the Customary Law Community and Article 3 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, then transparency should be guaranteed and deliberations are implemented to ensure the existence of indigenous and tribal peoples in accordance with the mandate of the Act.
The causes of this conflict include the Overlap between Management Rights and Tenure Rights, Both Parties Cannot Demonstrate the Rights of Each Other, Deliberate Deliberation, High Economic Value, Increased Community Awareness, Permanent Land, Increased Population and Poverty. While solving this problem can use non-litigation or litigation channels.
Keywords: Land Conflict, Customary Law Community, Perhutani.