IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI DESA TEMBELANG KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG

IMPLEMENTATION OF THE NON CASH FOOD ASSISTANCE (BPNT) PROGRAM IN TEMBELANG VILLAGE, TEMBELANG DISTRICT, JOMBANG REGENCY

Program BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) adalah program bantuan yang dalam penyalurannya bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan, yang untuk ditukarkan dalam bentuk komoditas berupa beras dan bahan pokok lainnya untuk menurunkan beban pengeluaran KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan meningkatkan ketepatan administrasi, sasaran, waktu, harga, dan kualitas dari program tersebut. Masing-masing dari penerima manfaat menerima bantuan di rekening sebesar Rp.110.000 per bulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan program BPNT di Desa Tembelang Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data dilakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya dengan cara data reduction, data display, dan conclusion. Fokus penelitian ini menggunakan model implementasi Donald Van Meter dan Van Carl Horn. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Program BPNT di Desa Tembelang Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang menggunakan enam indikator penting yang dapat menunjukkan ukuran dan tujuan kebijakan sudah cukup baik. Sumber daya manusia, dana, dan fasilitas kurang baik karena dalam sumber dana masih terdapat saldo rekening KPM yang kosong atau Rp.0. Karakteristik para pelaksana sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan ramah. Sikap atau kecenderungan para pelaksana sudah sesuai dengan penerapan pelayanan publik yang baik dan benar. Komunikasi antar organisasi terjalin masih buruk antara Dinas Sosisal dengan pemerintah Desa Tembelang yang mempunyai peran dalam penyaluran program ini, karena banyak saldo rekening yang koosng tanpa memberitahu pihak Pemerintah Desa. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik dalam program bantuan ini sudah baik karena antusias masyarakat juga cukup baik. Saran yang dapat peneliti berikan adalah perlu adanya jalinan komunikasi dua arah dari berbagai pelaksana program yang mampu memberikan informasi tanpa celah agar program ini dapat berjalan terus menerus. Sebaiknya perlu penyampaian akan adanya pencabutan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar Pemerintah Desa mampu memberikan jawaban kepada para peserta KPM. 

The Non Cash Food Assistance Program (BPNT) is an assistance program whose distribution is in the form of non cash from the government to Beneficiary Families (KPM) every month, which is to be exchanged in the form of commodities in the form of rice and other basic materials in order to reduce the burden of spending on KPM in meeting food needs. , and improve the administrative accuracy, objectives, timing, price, and quality of the program. Each beneficiary receives assistance in the account monthly of Rp. 110,000. The purpose of this study was to determine the implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Tembelang Village, Tembelang District, Jombang Regency. The researcher uses a descriptive type of research with a qualitative approach. In collecting data, interviews were conducted from various informants. The results of the research on Policy Implementation of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) in Tembelang Village, Tembelang District, Jombang Regency using six important indicators show that The size and objectives of the policy are good enough. Human resources, funds, and facilities are not good because in the source of funds there is still an empty KPM account balance or suddenly Rp.0. The characteristics of the implementers have carried out their duties well and friendly. The attitude or tendency of the implementers is in accordance with the implementation of good and correct public services. Communication between organizations is still poor between the Social Service Office and the Tembelang Village government which has a role in distributing this program, because many account balances are empty without notifying the Village Government. The economic, social, and political environment in this aid program is good because the enthusiasm of the community is also quite good. Suggestions that researchers can give is the need for two-way communication from various program implementers who are able to provide information without gaps so that this program can run continuously. It is advisable to submit the notification of the revocation of the Beneficiary Families (KPM) so that the Village Government is able to provide answers to the KPM participants