Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi

Juridicial Analysis of The House of Representatives Rights to Inquiry Againts The Corruption Eradication Commision

Indonesia menganut sistem Pemerintahan Demokrasi yang pada dasarnya rakyat menjadi pemegang kedualatan tertinggi. Sistem demokrasi melahirkan trias politica yang terdiri dari Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif dengan prinsip pengawasan yang dinamakan check and balances. Prinsip pengawasan ini melekat pada lembaga perwakilan yaitu DPR. Dalam prinsip pengawasan ini, DPR memiliki hak kelembagaan dan hak anggota untuk melancarkan tugas nya. Sebagaimana yang diatur dalam Konstitusi, terdapat hak angket yang digunakan terakhir kali kepada lembaga KPK. Penggunaan hak angket DPR terhapa KPK memunculkan polemik yang disebabkan perdebatan status kelembagaan KPK apakah suatu lembaga independent atau eksekutif. Sebab, hak angket hanya dapat dipergunakan kepada lembaga – lembaga eksekutif. Penelitian ini bertujuan memahami pertimbangan yuridis terkait hak angket kepada lembaga anti rasuah tersebut, motif ptindakan tersebut apakah didasari argumen hukum yang sesuai peraturan berlaku atau politik belaka. Penelitian menggunakan pendekatan seperti pendekatan kasus, konseptual, pendekatan perundang – undangan, serta pendekatan sejarah yang mana jelas artinya penelitian ini tergolong ke dalam penelitian normatif. Melalui studi kepustakaan dan menggunakan bahan hukum primer beserta sekunder terbentuklah suatu penelitian normatif tentang hak angket DPR terhadap KPK ini. Maksud dan tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep penjatuhan hak angket oleh DPR terhadap lembaga antia rasuah apakah secara aturan hukum maupun peraturan yang berlaku serta kemungkinan terjadinya dampak hukum dari penggunaan hak angket.

Indonesia adheres to a democratic government system where basically the people are the holders of the highest authority. The democratic system gave birth to the concept of trias politica which consist of the Executive, Legislative, and Judiciary with a supervisory principle called checks and balances. The principle of supervision is attached to the representative instutution, namely the DPR. In this supervisory principle, the DPR has institutional rihts and the rights of members to carry out their duties. One of the rights owned by the DPR is the right of inquiry, this right was last used by the KPK. The use of the DPR’s inquiry right to the KPK has led to a polemic caused by the debate over the institutional status of the KPK. Whether it is an independent or executive institution. This is because the right of inquiry can only be used for executive institutions. This study aims to understand the juridical considerations of the use of the right of inquiry carried out by the DPR to the KPK whether it is in accordance with the applicable laws and regulations or merely political. This research uses approaches such as case approach, conceptual, astatutory approach, and historical approach which clearly means that this research belongs to normative research. Through a literature study and using primary and secondary legal materials, a normative research on the DPR’s inquiry rights to the KPK was formed. The final objective of this study is to determine whether the concept of using the rights of inquiry by the DPR against the KPK is ini accordance with applicable laws and regulations and the legal consequences of using the rights inquiry.