ANALISIS YURIDIS PENATAUSAHAAN TANAH ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT

JURIDICAL ANALYSIS OF CUSTOMARY LAND ADMINISTRATION OF ADAT LAW COMMUNITIES

Permen ATR/K BPN No. 18 tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat merupakan peraturan pelaksana terhadap apa yang telah diatur oleh pasal 3 UUPA. Untuk dapat melaksanaan Penatausahaan Tanah Ulayat, sebelumnya Masyarakat Hukum Adat harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan pengakuan dan perlindungan melalui produk hukum daerah. Adapun terdapat permasalahan hukum pada produk hukum daerah berupa peraturan daerah mengenai penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang dalam pelaksanaannya ditemukan dua bentuk yaitu Peraturan Daerah berbentuk peraturan dan peraturan daerah berbentuk penetapan. Permasalahan lain timbul dengan disahkannya PP No. 18 tahun 2021 yang dalam materi muatannya mengatur bahwa hak pengelolaan dapat berasal dari Tanah Ulayat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum bentuk peraturan daerah yang sesuai digunakan sebagai penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan memahami kepastian hukum hak pengelolaan yang dapat berasal dari Tanah Ulayat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, skripsi atau penelitian terdahulu dan jurnal hukum. Beradasrkan hasil penelitian yang diperoleh, pengakuan terhadap Masyarakat secara umum terdapat dua tahapan dalam penetapannya. Tahap pertama yaitu pengakuan pengukuhan atau penetapan keberadaan dalam tahap ini mempersiapkan ke tahap kedua. Pada tahap kedua penetapan terhadap pengakuan hak dan atau kewenangan. Sebagaimana syarat dalam pelaksanaan Penatausahaan Tanah Ulayat memerlukan penetapan bersifat pengakuan hak dan atau kewenangan. produk hukum daerah berupa peraturan daerah berbentuk penetapan yang mengatur mengenai penetapan pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat tidak sesuai karena terdapat perbedaan konsepsi pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat serta bertentangan dengan apa yang telah diatur oleh Permendagri No. 80 tahun 2015 dan Permendagri No, 120 tahun 2018. Adapun produk hukum daerah berupa peraturan daerah berbentuk peraturan sesuai sebab sifat umum, abstrak, dan terus menerus sebagaimana materi muatan yang ada dalamnya sebagai tahap pertama yaitu pengukuhan dan keberadaan menyiapkan untuk pengakuan tahap kedua yaitu pengakuan hak atau kewenangan dengan di bentuknya keputusan bupati sebagai tahap kedua. Pengakuan dalam tahap kedua berupa keputusan bupati tersebut yang dapat digunakan sebagai dasar penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat dalam melaksanakan Penatausahaan Tanah Ulayat. Serta dengan diaturnya hak pengelolaan yang dapat berasal dari tanah ulayat bertentangan dengan konsep hak pengelolaan itu sendiri.

Kata Kunci: Penatausahaan Tanah Ulayat, Peraturan Daerah, Hak Pengelolaan

Permen ATR/K No. 18 of 2019 concerning Procedures for Customary Land Administration of the Customary Law Community Unit is an implementing regulation on what has been regulated by article 3 of the UUPA. To be able to carry out the Customary Land Administration, previously Customary Law Peoples must first obtain a determination of recognition and protection through regional legal products. There are legal problems in regional legal products in the form of regional regulations regarding the determination of recognition and protection of Customary Law Peoples, in its implementation two forms are found, namely Regional Regulations in the form of regulations and regional regulations in the form of determination. Another problem arises with the ratification of PP No. 18 of 2021 which in its content material regulates that management rights can come from Ulayat Land. This study aims to determine the legal certainty of the  appropriate form of regional regulations  used as a determination of recognition and protection of Customary Law Peoples and understandthe legal certainty of management rights that can come from Customary Land. This research is a normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach and using primary legal material sources in the form of laws and court decisions as well as secondary legal materials in the form of law books, theses or previous research and legal journals. Based on the results of the research obtained, recognition of the community in general has two stages in its determination. The first stage is the recognition, confirmation or establishment of existence in this stage, preparing for the second stage. In the second stage, the determination of the recognition of rights and / or authorities. As the requirements in the implementation of Customary Land Administration require determinations in the nature of recognition of rights and / or authorities. Regionallaw regulations in the form of regional regulations in the form of stipulations governing the determination  of recognition and protection of Customary Law Peoples are not appropriate because there are different conceptions of recognition of Customary Law Peoples and  are contrary to what has been regulated by Permendagri No. 80 of 2015 and Permendagri No, 120 of 2018. The regional law in the form of regional regulations in the form of regulations  is in accordance with the general, abstract, and continuous nature as the content material contained in it as the first stage, namely confirmation and existence, preparing for recognition, the second stage, namely the recognition of rights or authorities in the form of  a regent decree as the second stage. Recognition in the second stage is in the form of a decision of the regent which can be used as a basis for determining the recognition of Customary Law Peoples in carrying out Customary Land Administration. And the regulation of management rights that can come from customary land is contrary to the concept of management rights themselves.

Keywords: customary land administration, local regulations, management rights