Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan kasasi terhadap para pihak yang sedang berperkara di pengadilan hubungan industrial mengenai kewajiban pemberian upah dalam proses pemutusan hubungan kerja seharusnya tidak hanya berlandaskan pada Undang Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Kepmenakertrans No.KEP-150/Men/2000, tetapi juga memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011. Salah satu contoh perselisihan hubungan industrial yang kewajiban pemberian upah dalam proses pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung No.454K/Pdt.Sus-PHI/2012 mengenai kewajiban pemberian upah dalam proses pemutusan hubungan kerja. Hakim Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi kepada PT. Young Tree Industries untuk membayarkan upah proses 6 bulan upah kepada Kunaeni/Kunaini, padahal terdapat putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/201 yang menyatakan bahwa pemberian upah proses harus diberikan sampai dengan adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Agung No.454K/Pdt.Sus-PHI/2012 tentang kewajiban pemberian upah dalam proses pemutusan hubungan kerja dan Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Agung No.454K/Pdt.Sus-PHI/2012 tentang kewajiban pemberian upah dalam proses pemutusan hubungan kerja.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, dan teknik analisis menggunakan metode preskriptif.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dasar pertimbangan hakim adalah menjatuhkan sanksi kepada PT. Young Tree Industries untuk membayarkan upah proses 6 bulan upah kepada Kunaeni/Kunaini berdasarkan pasal 100 UU PPHI dan Kepmenakertrans No.KEP-150/Men/2000. Padahal seharusnya hakim mempertimbangkan keberlangsungan hidup pekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan keluarganya setelah 6 bulan apabila kasus melebihi 6 bulan, hal ini diperkuat dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa pemberian upah proses harus diberikan sampai dengan adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap. Implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Agung No.454K/Pdt.Sus-PHI/2012 adalah digunakan sebagai Yurisprudensi oleh pihak yang berperkara di Pengadilan Hubungan Industrial agar bisa mempengaruhi dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung untuk pengambilan putusan tentang pemberian upah proses maksimal 6 bulan. Seperti dalam perkara PT. Menara Peninsula dan Riswanto pada Putusan kasasi Nomer :522K/Pdt.Sus-PHI/2014, dalam putusan tersebut hakim memutus untuk memperbaiki amar putusan tentang pemberian upah proses menjadi 6 bulan, dari sebelumnya yaitu 9 bulan upah. Seharusnya hakim tidak boleh terpengaruh oleh yurisprudensi yang diajukan dalam permohonan kasasi oleh PT. Menara Peninsula, sebab putusan kasasi yang dijatuhkan oleh hakim Mahkamah Agung dengan mengubah pemberian upah proses menjadi 6 bulan upah tidak sesuai dengan keadilan, hakim tidak mempertimbangkan keberlangsungan hidup pekerja setelah 6 bulan dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.37/PUU-IX/2011.
Kata Kunci: Dasar pertimbangan hakim , Kewajiban pemberian upah, Pemutusan hubungan kerja
The legal reason of the Supreme Court judge's in making the decision in the Industrial Relations Court regarding the liability of wages in the process of termination of employment should not only be based on the manpower law, Industrial relations Dispute Resolution law and the decree No.KEP-150/Men/2000, but also pay attention to the ruling of the Constitutional Court (MK) No.37/PUU-IX/2011. An example of a dispute on industrial relations whose wage obligations in the process of termination of inappropriate employment can be seen in the Supreme Court Decree No.454K/Pdt.Sus-PHI/2012 regarding the obligation to give wages in the process of termination of employment. Supreme Court judges impose sanctions on PT. Young Tree Industries to pay a 6-month wage process wage to Kunaeni/Kunaini, In fact there is a decree of the Constitutional Court No.37/PUU-IX/2011 which states that the remuneration of the process must be given until the decision of a legal force judge is made. The study aims to analyse the basis of the judge's judgment in disregarding the Supreme Court's decision No.454 K/Pdt.Sus-PHI/2012 on the obligation to give wages in the process of termination of employment and legal implications of the Supreme Court's decision No.454 K/Pdt.Sus-PHI/2012 on the obligation to give wages in the process of termination of employment.
The research methods used are normative legal research with the use of legislation and case approach. The type of legal material in this study consists of primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. Techniques of collecting legal materials with literature studies, and analytical techniques by using prescriptive method.
The results showed that the basic consideration of judges is to impose sanctions on PT. Young Tree Industries to pay the wages of the 6-month process for wages to Kunaeni/Kunaini pursuant to article 100 of PPHI LAW and the Treason No. KEP-150/Men/2000. In fact, judges should consider the continuity of the workers ' life to fulfill their needs and family after 6 months if the case which exceeds 6 months. This is strengthened by the decision of the Constitutional Court (MK) No.37/PUU-IX/2011 stating that the remuneration of the process must be given up to the judgment of a legal force judge. The legal implications of the Supreme Court decision No. 454K/Pdt. Sus-PHI/2012 are used as jurisprudence by Parties in the Court of Industrial relations in order to influence the basis of the judgment of the Supreme Court judge for the decision to be awarded a maximum of 6 months. As in the case of PT. Menara Peninsula and Riswanto on the decision of the casket Number: 522K/PDT. Sus-PHI/2014, in the decision the judge decided to fix Amar verdict about the reward of the process to 6 months, from the previous 9 months of wages. Judges should not be affected by the jurisprudence filed in the application of the appeal by PT. Menara Peninsula, because the decision of the cassation dropped by the Supreme Court judge by changing the wage process into 6 months wage is not in accordance with justice, the judge does not consider the survival of workers after 6 months and the decision of the Constitutional Court No. 37/PUU-IX
Keywords: Basic considerations of judges, Obligation to pay wages, Termination of employment