ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 150K/PDT.SUS-PHI/2021 TENTANG PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN TIDAK DIPENUHI PERMINTAAN STATUS PKWTT

ANALYSIS OF THE SUPREME COURT'S DECISION NUMBER 150K/PDT.SUS-PHI/2021 REGARDING DISPUTES ON TERMINATION OF EMPLOYMENT WITH REASONS FOR NOT FULFILLING REQUESTS FOR PKWTT STATUS

PKWT merupakan perjanjian kerja berdasarkan pada jangka waktu masa kerja, PKWT dalam ketentuannya diatur pada Pasal 59 UUK. Permasalahan PKWT yang melanggar Pasal 59 UUK dikarenakan PKWT yang dilakukan secara terus menerus oleh pihak PT. Straightway Primex (termohon kasasi) terhadap Ngatno dkk (pemohon kasasi). Pada putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg, dasar pertimbangan hakim menyatakan bahwa PKWT yang terjadi tidak melanggar Pasal 59 UUK. Pada Putusan Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung menyatakan PKWT yang terjadi melanggar Pasal 59 UUK. Hakim dalam kedua putusan tersebut hanya menggunakan UUK sebagai dasar pertimbangan hakimnya akan tetapi tidak mempertimbangkan Kepmenakertrans Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT sehingga terjadi perbedaan dalam amar putusan tersebut. Fokus pada penelitian ini adalah pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 dan untuk mengetahui apa Putusan Mahkamah Agung Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat normatif yang mengkaji dasar pertimbangan hakim dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 tentang perselisihan hubungan kerja dengan alasan tidak dipenuhinya status PKWTT. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode analisis bersifat preskriptif.Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara permintaan status PKWTT berdasarkan pada Pasal 59 UUK hal ini sudah tepat, adapun seharusnya selain berdasarkan pada Pasal 59 UUK tentang pelaksanaan PKWT juga meneliti berdasarkan pada peraturan pelaksanaan dari PKWT yaitu Kepmenakertrans Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PKWT. Kedua pada pertimbangan hakim selanjutnya terkait uang kompensasi yang diberikan pada Ngatno dkk berdasarkan Pasal 164 UUK tanpa diberikan uang proses. Uang proses ini seharusnya diberikan pada Ngatno dkk sesuai dengan Pasal 155 ayat (2) UUK dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-150/Men/2000 tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. Peneliti terkait kesesuaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan telah sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu, akan tetapi bertentangan dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terkait upah proses yang tidak dibayarkan.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja, PHK, Pertimbangan hakim.

PKWT is a work agreement based on the period of service, PKWT in its provisions is regulated in Article 59 of the UUK. The problem of PKWT that violates Article 59 of the UUK is because PKWT is carried out continuously by PT. Straightway Primex (appellant for cassation) against Ngatno et al (applicant for cassation). In the previous decision, namely Decision Number 67/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Srg, the judge's basic consideration stated that the PKWT that occurred did not violate Article 59 of the UUK. In Decision Number 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 the basis for the judge's consideration of the Supreme Court stated that the PKWT that occurred violated Article 59 of the UUK. The judges in the two decisions only used UUK as the basis for their judges' considerations but did not consider Kepmenakertrans Number 100/MEN/VI/2004 concerning Provisions for Implementation of PKWT so that there were differences in the verdicts. The focus of this research is on the Supreme Court Decision Number 150k/Pdt.Sus-Phi/2021. This study aims to analyze the basic considerations of the Supreme Court judges in the Supreme Court Decision Number 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 and to find out whether the Supreme Court Decision Number 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 is in accordance with the laws and regulations in the field of employment. This study uses a normative research method that examines the basis of judges' considerations and conformity with the legislation in the field of manpower to the Supreme Court Decision Number 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 regarding labor relations disputes on the grounds that the PKWTT status is not fulfilled. The approach used is the statutory approach, the case approach and the concept approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials with the technique of collecting legal materials using literature studies and analyzed using prescriptive analytical methods.The results of this study are the considerations of the Supreme Court judges in deciding cases of requests for PKWTT status based on Article 59 of the UUK this is correct, while it should not only be based on Article 59 of the UUK regarding the implementation of PKWT also research based on the implementing regulations of PKWT namely Kepmenakertrans Number 100/MEN/ VI/2004 concerning Provisions for the Implementation of PKWT. Second, the judge's further consideration regarding the compensation money given to Ngatno et al based on Article 164 of the UUK without being given a processing fee. This processing fee should have been given to Ngatno et al in accordance with Article 155 paragraph (2) of the UUK and the Decree of the Minister of Manpower No. KEP-150/Men/2000 concerning Settlement of Termination of Employment and Determination of Severance Pay, Service Period Rewards and Compensation in the Company. Researchers related to the suitability of the Supreme Court Decision Number 150k/Pdt.Sus-Phi/2021 with the legislation in the field of manpower has been in accordance with the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number 100/MEN/VI/2004 concerning Provisions for Implementation of Time Work Agreements, however contrary to Law no. 13 of 2003 concerning Manpower and Law no. 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes regarding unpaid processing wages.