EKSAMINASI TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN PADA PENGADILAN NEGERI KUDUS DALAM

PUTUSAN PERKARA

NO. 124/Pid.B/2019/Pn.Kds

Jual beli kaveling tanah untuk memasarkannya penjual menggunakan media brosur, yang isinya bidang tanah sebagai miliknya, calon pembeli dijanjikan dua tahun sejak transaksi sertifikat atas tanah telah terbit atas nama pembeli. Kenyataannya kaveling tanah yang dijadikan obyek jual beli adalah milik orang lain, yang berarti belum menyelesaikan status hak atas tanahnya. Tindakan penjual tersebut melanggar ketentuan Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman, namun JPU mendakwa dalam dakwaan tunggal pelaku telah melanggar Pasal 378 KUHP tentang penipuan, sehingga yang dipermasalahkan adalah apa dasar pertimbangan JPU mendakwa Ady Priyo Leksono dengan Pasal 378KUHP dalam kasus yang diputus dengan putusan Nomor 124/Pid.B/ 2019/Pn Kds dan apakah Pasal 154 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman tidak patut untuk didakwakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepatutan Pasal  154 UU Nomor 1 Tahun 2011 untuk didakwakan. Pembahasan menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approoach), diperoleh suatu kesimpulan bahwa dasar pertimbangan Penuntut Umum mendakwa Ady Priyo Leksono dengan Pasal   378  KUHP dalam putusan Nomor 124/Pid.B/ 2019/Pn Kds., karena tindakan AdyPriyo Leksono menurut persepsi  JPU telah memenuhi unsur Pasal378 KUHP. kepatutan pasal 154 UU Nomor 1 Tahun 2011 untuk didakwakan, karena JPU dalam membuat surat dakwaan belum memenuhi asas kecermatan dan kepatutan, bahwa  terdakwa telah menjual kaveling tanah yang belum terselesaikannya status hak atas tanahnya, tindakan Terdakwa pada kenyataannya juga telah melanggar ketentuan Pasal 154 UU No. 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.

Developers are prohibited from selling plots of land, according to Article 1 number 17 of Law no. 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas defines mature land plots as "a plot of land that has been prepared for a house in accordance with the requirements for use, control, land ownership, detailed spatial planning, as well as building and environmental planning." In connection with the provisions regarding selling mature land lots according to the explanation of Article 146 paragraph (1) of Law no. 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas states that mature land lots are "an activity of a legal entity that deliberately only markets mature land lots to consumers without building houses first". Selling mature land lots, according to Article 146 of Law no. 1 of 2011 concerning Housing and Settlement Areas that "legal entities that build Ready-to-Build Environment (hereinafter abbreviated as Lisiba) are prohibited from selling mature land plots without houses", the prohibition is aimed at developers who build housing which are prohibited from selling mature land lots without houses. Taking into account the description, the issues discussed were what was the basis for the consideration of the public prosecutor to charge ADY PRIYO LEKSONO with Article 378 of the Criminal Code in cases that were decided by decision Number 124 / Pid.B / 2019 / Pn Kds and Is Article 154 of Law Number 1 Year 2011 concerning Housing and Housing not worthy of being accused.