Dinas Sosial Kota Mojokerto menjalankan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang diterapkan di seluruh Kota Mojokerto, salah satunya di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. SLRT merupakan sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan yang lain. Munculnya SLRT memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin di Kelurahan Wates yang ingin mendapatkan bantuan sosial. Tujuan dari penelitian ini  yaitu mendeskripsikan secara mendalam dan menganalisis Implementasi SLRT di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini terdiri dari empat aspek diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Teknik Pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SLRT sudah dijalankan, akan tetapi pada kenyataanya belum berjalan dengan baik, dikarenakan dalam penyampaian informasi masih kurang jelas. Penyampaian informasi yang kurang merata mengakibatkan masih banyak masyarakat di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang tidak tahu tentang SLRT. Sumber daya manusia di tingkat dinas dan kelurahan sudah cukup, akan tetapi di tingkat kelurahan masih ada beberapa fasilitator yang kurang aktif dalam pelaksanaannya. Aspek ketiga yaitu disposisi, pengangkatan birokrat dilakukan secara baik dengan membuat keputusan bersama untuk memilih beberapa aktor masyarakat yang akan ikut dalam menjalankan SLRT. Tidak ada insentif yang didapatkan oleh fasilitator yang berkerja di tiap kelurahan. Strukur birokrasi sudah dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, secara keseluruhan SLRT di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto masih kurang berjalan dengan baik, dimana masih ada masyarakat yang tidak mengerti tentang SLRT, sehingga saran yang diberikan terkait sosialisasi agar dilakukan dengan cara yang lebih menarik seperti menggunakan video untuk menjelaskan alur layanan aduan dan pembagian brosur. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara supervisor dan fasilitator dengan cara membuat grup chat untuk melaporkan apabila fasilitator telah melakukan survei sehingga supervisor akan melihat data yang dilaporkan. Memilih fasilitator baru harus mengedepankan komitmen dan membuat surat secara tertulis agar masyarakat umum  yang  ingin mendaftar memiliki tanggungjawab yang besar.

The Mojokerto City Social Service runs the Integrated Referral Service and System (SLRT) which is applied in all Mojokerto City, one  of which is in the Wates Subdistrict, Magersari  District,  Mojokerto City. SLRT is a system that helps identify the needs of the poor and connects them with other protection programs. The emergence of SLRT makes it easy for the poor in Wates Village who want to get social assistance easily. The purpose of this study is to describe in depth and analyze the implementation of SLRT in Wates Subdistrict, Magersari District, Mojokerto City.

The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The focus of this study consists of four aspects including communication, resources, disposition,  bureaucratic structure. Data collection techniques are interview techniques, observation, and documentation which are analyzed using data analysis techniques according to Miles and Huberman, including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the implementation of SLRT has not gone well, because in the delivery of information it is still unclear, the uneven delivery of information has resulted in many communities in Wates Subdistrict Magersari Sub-District, Mojokerto City who do not know about SLRT. Human resources at the service and kelurahan level are sufficient, but at the kelurahan level there are still a number of less active human resources in implementation. The third aspect is disposition, the appointment of bureaucrats is done well by making a joint decision to select several community actors who will participate in running the SLRT. For incentives, it was explained that there were no incentives obtained by the facilitators who worked in each village. The bureaucratic structure has been implemented in accordance with the main tasks and functions that exist.