ANALISIS YURIDIS PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI

PADA TIKET KERETA API ONLINE (KAI ACCESS)

JURIDICAL ANALYSIS OF THE INCLUSION OF EXONERATION CLAUSULES

ON ONLINE RAIL TICKETS (KAI ACCESS)

Pencantuman klausula baku pada suatu perjanjian menyebabkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak. Meskipun begitu masih banyak pelaku usaha yang membentuk perjanjian dengan mencantumkan klausulabaku. Selain itu pada suatu  perjanjian baku  juga sering terdapat klausula eksonerasi atau klausula pengalihan suatu tanggung jawab salah satu pihak. Larangan pencantuman klausula eksonerasi sudah diatur sesuai pasal 18 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen. Tujuan penelitian untuk memahami dan menganalisis klausula baku yang terdapat dalam ketentuan reservasi tiket kereta api online melalui aplikasi KAI ACCESS, serta memahami tanggung jawab pelaku usaha apabila mencantumkan klausula baku yang terdapat dalam ketentuan reservasi tiket kereta api online melalui aplikasi KAI ACCESS. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dimana penelitian ini penulis mengkaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan literatur dari buku-buku yang diperoleh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian yang didapat oleh penulis adalah pelaku usaha masih mencantumkan klausula eksonerasi yang sudah jelas dilarang oleh peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu isi dalam ketentuan reservasi tiket kereta api online angka 2 termasuk klausula eksonerasi karena menyatakan pengalihan tanggung jawab. Ketentuan tersebut berupa formulir yang sudah dibuat oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (Persero), sehingga menempatkan konsumen pada posisi “take it or leave it”, dan jika ada kerugian yang dialami konsumen maka sesuai prinsip pertanggung jawaban mutlak (strict liability) pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab. Kesimpulan yang didapat oleh penulis yaitu ketentuan tiket kereta api online melalui aplikasi KAI ACCESS terkait pencantuman klausula eksonerasi tidak sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan merujuk merujuk pada prinsip tanggung jawab mutlak, pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian yang timbul akibat jasa pengangkutan penumpang yang diselenggarakan tanpa ada atau tidaknya kesalahan pengangkut. Diharapkan kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) dapat membuat ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan diharapkan kepada Menteri Perdagangan dapat melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada ketentuan reservasi tiket kereta api online.

Kata kunci: Perjanjian, Klausula baku, Klausula eksonerasi

The inclusion of a standard clause in an agreement causes the position between the consumer and the business actor to be unbalanced, which may result in a loss to one of the parties. Even so, there are still many business actors who form agreements including a statutory clause. In addition, in a standard agreement, there is often an exoneration clause or a clause that transfers the responsibility of one of the parties. The prohibition on the inclusion of an exonation clause has been regulated in accordance with Article 18 Paragraph (1) letter g of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The research objective is to understand and analyze the standard clauses contained in the provisions of online train ticket reservations through the KAI ACCESS application, as well as to understand the responsibilities of business actors when including standard clauses contained in the provisions of online train ticket reservations through the KAI ACCESS application. The research method used is juridical normative in which this research the author examines based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and literature from the books obtained. The approach used is a statute approach and a conceptual approach. The results of the research obtained by the author are that business actors still include an exonation clause which is clearly prohibited by applicable regulations in Indonesia, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. In addition, the contents in the terms of online train ticket reservation number 2 include an exoneration clause because it states the transfer of responsibility. This provision is in the form of a form that has been made by PT Kereta Api Indonesia (Persero), so that it puts consumers in the position of "take it or leave it", and if there is a loss experienced by the consumer, it is in accordance with the principle of absolute liability of PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has an obligation to be responsible. The conclusion obtained by the author is that the provisions of online train tickets through the KAI ACCESS application related to the inclusion of an exonation clause are not in accordance with Article 18 paragraph (1) letter g Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and refers to the principle of absolute responsibility, parties PT. Kereta Api Indonesia (Persero) has an obligation to be responsible if consumers experience losses arising from passenger transportation services that are carried out without the presence or absence of a carrier error. It is expected that PT. Kereta Api Indonesia (Persero) can make provisions in accordance with applicable regulations in Indonesia and it is hoped that the Minister of Trade can supervise the inclusion of the exoneration clause that is listed by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) on the terms of online train ticket reservations.

Keywords: agreement, standard clause, exonation clause