ANALISIS PENGATURAN PEMENUHAN RESTITUSI DI INDONESIA

ANALYSIS OF THE REGULATION OF RESTITUTION IN INDONESIA 

Restitusi merupakan salah satu bentuk hukuman tambahan di luar sanksi pidana yang diamanatkan melalui ketentuan PP 35 Tahun 2020 serta Perma 1 Tahun 2022. Pada pelaksanaannya, proses pemenuhan Restitusi masih mengalami beberapa kendala yang secara kongkrit tergambar pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL An. Terpidana Mario Dandy. Pada putusan tersebut, pemenuhan besaran nilai Restitusi tidak dapat dipenuhi oleh Terpidana, bahkan hingga melewati batasan waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundagan. Sehingga penelitian terhadap permasalahan tersebut perlu dilakukan, dengan tujuan mengetahui pengaturan pemenuhan Restitusi serta upaya paksa pada pemenuhan sisa pembayaran Restitusi di Indonesia. Penelitian terhadap permasalahan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui beberapa jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundangan-undangan, konseptual, serta perbandingan secara mikro dengan hukum positif di Belanda. Selanjutnnya, bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sementara, pengumpulan data berkaitan dengan penelitian, dilakukan melalui metode studi pustaka yang kemudian akan dianalisa melalui penggunaan teknik preskriptif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan sebuah hasil yakni pengaturan pemenuhan Restitusi serta upaya paksa pada pemenuhan sisa pembayaran Restitusi di Indonesia belum dapat berfokus pada tujuan pemulihan kerugian Korban bahkan memuat potensi penyelewenagan serta permasalahan hukum. Sehingga bila dibandingkan di Belanda pengaturan pemenuhan Restitusi di Indonesia, tidak lebih baik. Dengan hasil tersebut, Penulis memberikan saran berupa pengadopsian terhadap pengaturan pemenuhan Restitusi yang telah eksisten di Belanda secara terukur dan bertahap, serta inisasi oleh Jaksan Penuntut Umum untuk dapat melibatkan Korban proses pemenuhan Restitusi secara aktif melalui pembentukan serta penetapan peraturan internal Kejaksaan RI.

Kata Kunci : Restitusi, Eksekusi, Upaya Paksa

Restitution is a form of additional punishment outside of criminal sanctions mandated through the provisions of PP 35 of 2020 and Perma 1 of 2022. In its implementation, the process of fulfilling Restitution still experiences several obstacles, which are concretely illustrated in the decision of the putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL on behalf of the Convict Mario Dandy. Convict Mario Dandy. In this decision, the fulfillment of the amount of Restitution value cannot be fulfilled by the Convict, even until it exceeds the time limit set in the legislation. So that research into these problems needs to be carried out, with the aim of knowing the regulation of the fulfillment of Restitution and forced efforts to fulfill the remaining Restitution payments in Indonesia. Research on the problem is carried out using normative research methods through several types of approaches, namely legislative, conceptual, and micro-comparison approaches with positive law in the Netherlands. Furthermore, the legal materials used in this research consist of primary legal materials and secondary legal materials. Meanwhile, data collection related to the research is carried out through the literature study method which will then be analyzed through the use of prescriptive techniques. Based on the research conducted, a result is obtained, namely the regulation of the fulfillment of Restitution and forced efforts to fulfill the rest of the Restitution payment in Indonesia has not been able to focus on the purpose of restoring the loss of the Victim and even contains the potential for abuse and legal problems. So that when compared to the Netherlands, the regulation of Restitution fulfillment in Indonesia is not better. With these results, the author provides suggestions in the form of adopting the existing Restitution fulfillment arrangements in the Netherlands in a measured and gradual manner, as well as initiation by the Public Prosecutor to be able to actively involve the Victims of the Restitution fulfillment process through the formation and stipulation of internal regulations of the Indonesian Prosecutor's Office.

Keywords : Restitution, Execution, Forced Efforts