ANALISIS PRINSIP KEADILAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU XXI/2023 TENTANG KAMPANYE DI TEMPAT PENDIDIKAN DAN FASILITAS PEMERINTAH

Analysis of the Principle of Justice in Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 on Campaigning in Educational Places

and Government Facilities

ABSTRAK

Sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Nomor 65/PUU-XXI/2023, rasio hukum Mahkamah Konstitusi untuk mengizinkan kampanye di gedung pemerintah dan lembaga pendidikan akan dikaji dalam penelitian ini, bersama dengan implikasi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi a quo. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, putusan MK yang mengizinkan kampanye di gedung pemerintahan dan tempat pendidikan dibuat untuk memastikan bahwa aturan dalam UU No. 7 Tahun 2017-khususnya Pasal 280 ayat (1) huruf h-tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Bab Penjelasan. Selain itu, MK berpendapat bahwa dengan mengizinkan kampanye di gedung pemerintahan dan lembaga pendidikan akan meningkatkan pemahaman politik, khususnya di kalangan pelajar. Analisis hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan pemilu yang terkait menunjukkan perlunya persyaratan hukum yang lebih spesifik untuk mengatur proses dan konsep kampanye secara efektif, seperti Pasal 280 ayat (1) huruf h. Aturan-aturan yang digariskan di dalam bab penjelasan tidak selalu diikuti dengan aturan-aturan yang restriktif seperti yang tercantum di dalam batang tubuh karena Mahkamah harus mengadopsi penafsiran yang metodis dan berwawasan ke depan (futuristik).

Kata Kunci: Prinsip Keadilan, Keputusan Mahkamah Konstitusi, Kampanye, Tempat Pendidikan

ABSTRACT

As stated in Ruling Number 65/PUU-XXI/2023, the Constitutional Court's legal ratio for permitting campaigns in government buildings and educational institutions is to be examined in this study, together with the legal implications of the quo Constitutional Court ruling. This study employs a normative technique incorporating case, conceptual, and legislative approaches. According to the research findings, the Constitutional Court's decision to permit campaigns in government buildings and educational settings was made to ensure that the rules in Law No. 7 of 2017—specifically, Article 280 paragraph (1) letter h—do not conflict with the provisions in the Explanatory Chapter. In addition, the Court thinks that permitting campaigns in government buildings and educational institutions will promote political understanding, particularly among students. The legal analysis of the Constitutional Court ruling and associated election regulations reveals the necessity for more specific legal requirements to effectively govern campaign processes and concepts, such as Article 280 paragraph (1) letter h. The rules outlined in the explanatory chapter are not always followed by restrictive regulations as specified in the body because the Court should adopt a methodical and forward-looking (futuristic) interpretation.

Keywords: Principle of Justice, Constitutional Court Decision, Campaign, Place of Education