PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PENSIUN DINI SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN. (Studi Kasus : PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) Dengan Pekerja)

1. 1. LEGAL PROTECTION FOR WORKERS AGAINST DISCONTINUATION OF WORK RELATIONSHIP ON THE REASON OF PARTICULAR EARLY retirement by the company
   1. (Case Study: PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) With Workers)

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan dapat dilakukan apabila pekerja/buruh melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau peraturan perusahaan. Akan tetapi perusahaan sering melakukan pemutusan hubungan kerja di luar Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan melanggar Peraturan Kerja Bersama (PKB) yang dilakukan kesepakatan dengan pekerja/buruh. Salah satu kasus pertentangan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Perusahaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Pekerja terjadi di PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) yang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan program pensiun dini terhadap 16 orang pekerja. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan pemutusan hubungan kerja dengan melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada Pasal 43 bahwa perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan dengan ketentuan mencapai usia pensiun normal karyawan yang telah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun. Pada dasarnya pelaksanaanya harus didasarkan atas adanya kesepakatan antara pekerja akan diakhir hubungan kerjanya dengan pihak pengusaha atau berdasarkan pengajuan dari pekerja yang bersangkutan. Dalam hal ini terjadi kontradiksi dengan ketentuan Pasal 154 huruf b UU Ketenagakerjaan dimana pemutusan hubungan kerja atas kemauan perusahaan dengan pemutusan hubungan kerja atas kemauan pekerja sendiri secara sukarela. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dengan Alasan Pensiun Dini Secara Sepihak PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) dibenarkan berdasarkan perundang-undangan di Bidang Ketenagakerjaan, serta upaya hukum pekerja untuk menuntut haknya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber dan jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan data ini dengan melakukan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan yang telah digunakan dalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemutusan hubungan kerja dengan alasan pensiun dini yang tanpa melalui kesepakatan pekerja pada PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) tidak dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan. ). Karena alasan yang digunakan oleh PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) sebagai keputusan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja tidak sesuai (terjadi kontradiksi) dengan ketentuan Pasal 154 huruf b UU Ketenagakerjaan. Kemudian upaya pekerja dalam menuntut baik dengan adanya penawaran untuk melakukan perundingan bipartit dengan pihak perusahaan yang kemudian gagal karena adanya penolakan dari pihak perusahaan sehingga langkah selanjutnya adalah dengan melakukan perundingan tripartit dengan melaporkan ke Disnaker Pemkot Surabaya dan menggunakan mediasi sebagai penyelesaian, kemudian perundingan mediasi gagal karena kedua belah pihak tetap pada pendirianya sehingga tidak tercapai kesepakatan dan mediator mengeluarkan anjuran tertulis. Apabila anjuran tertulis disepakati oleh kedua belah pihak maka mediator membuat risalah perjanjian bersama untuk di daftarkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, dan apabila anjuran mediator ditolak oleh salah satu pihak maka penulis menganjurakn untuk melakukan upaya hukum secara litigasi yaitu melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Termination of employment (PHK) by the companies can be carried out if the worker / laborer break the work agreement, Collective Labor Agreement (PKB) or company regulations. However, the companies often terminate their employment it caused by they break the Manpower Law and break the Collective Bargaining Rules that agreed by workers / laborers. One of the conflict case of Employment (PHK) by the Company and Termination of Employment (PHK) by Workers occure at PT. Doc dan Perkapalan of Surabaya (Persero) that decide the relationship working unilaterally with the early retirement program for 16 employees. Basically, the implementation must be based on an agreement between the worker that working relationship will be terminated with the employer or at the suggestion of the worker concerned. This research aims to determine the reasons for termination of employment (PHK) with the reason of unilaterally early retirement PT. Doc and Shipping Surabaya (Persero) are justified based on the laws and regulations in the Manpower Sector, as well as workers' legal remedies to claim their rights. This type of research is a normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Sources and types of legal materials in this research are primary, secondary and non-legal materials. The technique of collecting this data with doing a literature study of the materials that have been used in normative legal research. The result of this research shows that the termination of employment on the grounds of early retirement without going through an agreement of workers at PT. Doc and Shipping Surabaya (Persero) are not justified in the laws and regulations.). It caused by the reasons used by PT. Doc and Shipping Surabaya (Persero) as a decision to terminate of the employment relationship is not appropriate (there is a contradiction) with the provisions of Article 154 letter b of the Manpower Law.  Then the laborer efforts to sue well with the offer to conduct bipartite negotiations with the company that get failed it caused by rejection from the company so that the next step was to conduct tripartite negotiations by reporting to the Surabaya City Government Disnaker and using mediation as a settlement, then the mediation negotiations failed because both of parties remained in their stance and than no agreement was reached and the mediator issued a written recommendation. In the event can’t accept this recommendation, steps that can be taken to submit a lawsuit to industrial relation court on the basis of disputes for termination of employment.