Tinjauan Yuridis Dalam Penjatuhan Putusan Bebas Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb)

Legal Review in the Imposition of a Free Judgment for the Crime of Obscenity Against Children (Study of the Decision Number 123/Pid.Sus/2023/PN Skb)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak serta menganalisis pertimbangan hukum hakim yang memuat dissenting opinion dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2023/PN Skb. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan bebas yang disertai dissenting opinion pada perkara tersebut? (2) Bagaimana bentuk alasan pemberat pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dalam perkara tersebut? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara preskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah: Pertama, mayoritas majelis hakim menjatuhkan putusan bebas karena menilai kekuatan pembuktian tidak memenuhi standar keyakinan akibat adanya pencabutan keterangan saksi korban dalam BAP, sedangkan Hakim Ketua dalam dissenting opinion-nya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi seluruh unsur Pasal 82 Ayat (2) UU Perlindungan Anak jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagai perbarengan tindak pidana (concursus realis) terhadap tiga orang anak korban. Kedua, bentuk alasan pemberat pidana bagi Terdakwa didasarkan secara mutlak pada kedudukannya sebagai seorang pendidik (guru) yang memanfaatkan relasi kuasa di lingkungan sekolah, sehingga secara hukum memenuhi syarat penerapan sanksi pidana tambahan sepertiga berdasarkan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman pidana penjara selama 8 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00.

Kata Kunci: Dissenting Opinion, Pencabulan Anak, Perbarengan Tindak Pidana, Relasi Kuasa.

This study aims to examine the legal regulation of child molestation and analyze the judges' legal considerations containing a dissenting opinion in Decision Number 123/Pid.Sus/2023/PN Skb. The research problems are: (1) How are the judges' legal considerations in rendering an acquittal accompanied by a dissenting opinion in the case? (2) What is the form of aggravating circumstances applied to the perpetrator of child molestation in the case? This study employs a normative legal research method with a statutory approach and a case approach, utilizing primary and secondary legal materials analyzed through a prescriptive-qualitative method. The results provide two definitive conclusions: First, the majority of the judicial panel rendered an acquittal because they deemed the evidentiary strength failed to meet the standard of conviction due to the retraction of the child victim's statement in the police investigation report (BAP), whereas the Chief Judge, in her dissenting opinion, explicitly stated that the Defendant's actions legally fulfilled all elements of Article 82 Paragraph (2) of the Child Protection Act jo. Article 65 Paragraph (1) of the Criminal Code as a multiple offense (concursus realis) against three child victims. Second, the aggravating circumstance for the Defendant is strictly based on his normative status as an educator (teacher) who exploited a power relation within the school environment, thereby legally qualifying for the application of an additional one-third sanction under Article 82 Paragraph (2) of the Child Protection Act, resulting in a prison sentence of 8 years and a fine of IDR 1,000,000,000.00.

Keywords: Dissenting Opinion, Child Molestation, Multiple Offenses, Power Relation.