ANALISIS   YURIDIS   TERHADAP   PENEGAKKAN   DISIPLIN PEGAWAI  PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN  UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR  SIPIL NEGARA

ANALISIS   YURIDIS   TERHADAP   PENEGAKKAN   DISIPLIN PEGAWAI  PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN  UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR  SIPIL NEGARA

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKKAN DISIPLIN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

Nama                      :  Ronny Choirul Imam

NIM                          :  23040704406

Fakultas                  :  Hukum

Prodi                        :  S1 Ilmu Hukum

Nama Lembaga   :  Universitas Negeri Surabaya

Pembimbing          :  Intan Lovisonnya, S.H.,M.H

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan, mengkaji dan menganalisis pengaturan terhadap disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Aparatur Sipil Negara; (2) menjelaskan, mengkaji dan menganalisis suatu Pengaturan kedepannya terkait disiplin Aparatur Sipil Negara. Pada penelitian ini menggunakan Jenis penelitian normatif yaitu dimana proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin  hukum,  serta  pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan tersebut  dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji dalam penelitian ini.

Selanjutnya  teknik pengumpulannya menggunakan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Sedangkan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode preskriptif.  Metode perskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran fenome yang terjadi sesuai dengan keadaan/fakta yang ada serta memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Hasil penelitian, menunjukkan: (1) bahwa penegakan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang saat ini masih mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan belum masih ada petunjuk pelaksanaan dan teknisnya; (2) bahwa pengaturan  kedepan terkait dengan disiplin Aparatur Sipil Negara masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah  Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan perubahan sebagai pedoman untuk pengaturan disiplin Aparatur Sipil Negara, dengan menggunakan Peraturan perundang-undangan tersebut menjadi pedoman bagi para Aparatur Sipil Negara untuk menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjahui larangan-laranganya.

KATA KUNCI: Penegakkan Disiplin Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan  Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF DISCIPLINE ENFORCEMENT FOR GOVERNMENT EMPLOYEES WITH WORK AGREEMENTS (PPPK) BASED ON LAW NUMBER 20 OF 2023 CONCERNING STATE CIVIL APPARATUS

Name                                      : Ronny Choirul Imam

NIM                                       : 23040704406

Study Program                     : Bachelor of Cosmetology Education

Faculty                                   : Law                                    

Instution                                : Universitas Negeri Surabaya

Supervisor                            : Intan Lovisonnya, S.H.,M.H

This research aims to: (1) explain, examine, and analyze the regulatory framework concerning disciplinary measures for Government Employees with Work Agreements (PPPK) as stipulated in Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus; and (2) elaborate, examine, and analyze future regulatory directions related to the discipline of State Civil Apparatus. This study employs normative legal research, which seeks to discover legal norms, principles, and doctrines through a statutory approach. The approach involves reviewing all laws and regulations relevant to the legal issues discussed in this research.

Data collection was conducted through literature study of legal materials, including primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The analysis technique employed is prescriptive in nature, which aims to describe phenomena based on existing facts and provide legal arguments based on the research findings.

The results of the study indicate that: (1) the enforcement of discipline for PPPK personnel currently still refers to the provisions of Law Number 20 of 2023 concerning State Civil Apparatus, and the implementing and technical guidelines have not yet been fully established; and (2) future regulation regarding discipline for State Civil Apparatus still refers to Law Number 20 of 2023 and Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Discipline of Civil Servants. These regulations need to be revised to serve as a more comprehensive guideline for maintaining discipline among State Civil Apparatus, ensuring they fulfill their obligations and refrain from prohibited acts.