Analisis Yuridis Pengaturan Pengakuan Bersalah (Plea Bargaining) dalam KUHAP dan Perbandingan dengan Negara Amerika Serikat  

Legal Analysis of The Regulation of Guilty Plea (Plea Bargaining) In Indonesian Criminal Procedure Code and Its Comparison with The United States 

Pengakuan bersalah dalam hukum acara pidana merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mekanisme ini memiliki kemiripan dengan sistem plea bargaining yang telah lama diterapkan dalam sistem peradilan pidana Amerika Serikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pengakuan bersalah dalam KUHAP baru serta membandingkannya dengan pengaturan plea bargaining dalam Federal Rules of Criminal Procedure di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta doktrin dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengakuan bersalah dalam KUHAP baru masih bersifat terbatas karena dibatasi oleh ancaman pidana dan persyaratan tertentu, sehingga penerapannya belum sefleksibel sistem plea bargaining di Amerika Serikat. Sementara itu, sistem plea bargaining di Amerika Serikat lebih menekankan pada efisiensi peradilan melalui peran aktif penuntut umum dan pengawasan hakim tanpa pembatasan jenis tindak pidana secara ketat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, pengaturan pengakuan bersalah dalam KUHAP perlu dikembangkan dengan menekankan pengawasan pengaturan tambahan dari Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sebagai pelaksana Pengakuan Bersalah dan tetap memperhatikan perlindungan hak terdakwa, kepentingan korban, dan prinsip keadilan.

Guilty plea in criminal procedural law is a mechanism aimed at achieving a simple, speedy, and low-cost judicial process. The new Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) introduces guilty plea as a special procedure that allows defendants to admit their guilt under certain conditions, thereby simplifying court proceedings. This mechanism has similarities with the plea bargaining system that has long been applied in the criminal justice system of the United States. This study aims to analyze the regulation of guilty plea in the new KUHAP and compare it with the regulation of plea bargaining under the Federal Rules of Criminal Procedure in the United States. Furthermore, this research examines the extent to which guilty plea in the new KUHAP reflects the concept of plea bargaining in realizing the principle of simple, speedy, and low-cost justice in criminal case resolution. The research method used is normative legal research with statutory, comparative, and conceptual approaches. Legal materials consist of legislation, legal literature, and relevant doctrines and scholarly opinions. The results of this study indicate that the regulation of guilty plea in the new KUHAP is still limited due to restrictions based on criminal penalties and specific requirements, making its application less flexible compared to the plea bargaining system in the United States. In contrast, plea bargaining in the United States emphasizes judicial efficiency through the active role of prosecutors and judicial oversight without strict limitations on the types of criminal offenses. This study concludes that, in order to achieve a simple, speedy, and low-cost judicial process, the regulation of guilty plea in the new KUHAP should be further developed while ensuring the protection of defendants’ rights, victims’ interests, and the principles of justice.