ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 109 PK/Pdt/2022 TERKAIT PENGUASAAN TANAH BEKAS EIGENDOM VERPONDING

JURIDICAL ANALYSIS OF THE SUPREME COURT'S OF INDONESIA DECISION NUMBER 109 PK/Pdt/2022 REGARDING LAND TENURE OF THE FORMER EIGENDOM VERPONDING

    Dengan berlakunya UUPA, maka hak-hak barat atas tanah seperti hak eigendom wajib dikonversikan menjadi hak-hak atas tanah yang sesuai dalam UUPA. Namun, pada kenyataanya masih terdapat kasus-kasus menyangkut tanah dengan alas haknya eigendom verponding yang belum dikonversi, seperti yang telah diputus pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 109 PK/Pdt/2022. Putusan tersebut merupakan perkara yang terjadi antara Keluarga Muller dan PT. Dago Intigraha melawan Warga Dago Elos. Keluarga Muller ini mengaku sebagai pemilik atas tanah yang terletak di Dago Elos dengan berdasarkan eigendom verponding yang belum dikonversi. Majelis hakim memutuskan Keluarga Muller dan PT. Dago Intigraha menjadi pihak yang lebih berhak untuk mendaftarkan tanah bekas eigendom verponding tersebut. Sementara, Warga Dago Elos yang telah menempati/menggarap tanah bekas eigendom verponding dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak dikualifisir secara jelas dan rinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 109 PK/Pdt/2022 dan mengetahui akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 109 PK/Pdt/2022 bagi para pihak.

    Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mengkaji pertimbangan hakim dan akibat hukum yang timbul dari Putusan MA Nomor 109 PK/Pdt/2022. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan hukumnya melalui studi pustaka dan teknik analisisnya dengan cara preskriptif.

    Hasil penelitian yang diperoleh yaitu majelis hakim kurang meneliti dan menggali secara menyeluruh terhadap perkara yang terjadi serta dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang terkait. Majelis hakim tidak mempertimbangkan Warga Dago Elos telah menempati/menggarap tanah bekas eigendom verponding tersebut lebih dari 30 tahun bahkan ada yang sampai 50 tahun sudah menempatinya secara turun-temurun, dan tanah tersebut juga telah dipergunakan untuk sarana umum dengan adanya Terminal Dago dan Kantor Pos. Sedangkan, Keluarga Muller sendiri selama ini tidak menguasai tanah tersebut. Akibat hukum dari Putusan MA Nomor 109 PK/Pdt/2022 adalah dikabulkannya gugatan dari Keluarga Muller dan PT. Dago Intigraha, serta membatalkan putusan di tingkat kasasinya yaitu Putusan MA Nomor 934 K/Pdt/2019.

Kata Kunci: Konversi Hak Atas Tanah, Eigendom Verponding, Perbuatan Melawan Hukum

    Since the enactment of the UUPA, western land rights such as eigendom rights must be converted into land rights according to the UUPA. However, in reality there are still cases involving land with the basis of eigendom verponding rights that have not been converted, such as cases that has been decided by the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 109 PK/Pdt/2022. That decision is a case that occurred between the Muller Family and PT. Dago Intigraha against the residents of Dago Elos. The Muller family claims to be the owner of the land located in Dago Elos based on eigendom verponding which has not been converted. The panel of judges decided that the Muller family and PT. Dago Intigraha became the party that is more entitled to register the former eigendom verponding land. Meanwhile, residents of Dago Elos who had occupied on the land of the former eigendom verponding were declared to have committed an unlawful act, but the elements of an unlawful act were not clearly and in detail qualified. This study aims to determine the basis of the judge's consideration in the Supreme Court's of Indonesia Decision Number 109 PK/Pdt/2022 and find out the legal consequences of the Supreme Court's of Indonesia Decision Number 109 PK/Pdt/2022.

    This research uses a type of normative legal research that examines the judge's considerations and the legal consequences arising from the Supreme Court Decision Number 109 PK/Pdt/2022. The research approach used is the statutory approach, case approach, and conceptual approach. The legal material in this study uses primary legal material and secondary legal material, with the technique of collecting legal material through library research and analysis techniques using prescriptive methods.

    The result of the research were that the panel of judges did not thoroughly research and explore the cases that occurred and in implementing the relevant laws. The panel of judges did not consider that the residents of Dago Elos had occupied/cultivated the land of the former eigendom verponding for more than 30 years some even up to 50 years have occupied it for generations, and the land also has been used for public facilities such as the Dago Terminal and the Post Office. Meanwhile, the Muller Family had not controlled the land. The legal consequence of the Supreme Court Decision Number 109 PK/Pdt/2022 is granted the Muller Family and PT. Dago Intigraha claim, as well annulment of the Supreme Court Decision Number 934 K/Pdt/2019.

Keywords: Conversion of Land Rights, Eigendom Verponding, Unlawful Acts