STUDI PUTUSAN NOMOR 288/PID.B/2020/PN PMS TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MENGIDAP SKIZOFRENIA 

STUDY OF DECISION NUMBER 288/PID.B/2020/PN PMS CONCERNING CRIMINAL ACCOUNTABILITY FOR SCHIZOPHRENIC MURDER CRIMINAL ACTIONS

Putusan yang diberikan hakim dalam memutus perkara yang pelakunya merupakan orang yang menderita gangguan jiwa umumnya adalah berupa sanksi tindakan, yakni melakukan perawatan di rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 ayat (2) KUHP, namun terdapat hakim yang tetap menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku yang menderita gangguan jiwa. Misalnya dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms tentang perkara pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang mengidap skizofrenia. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengklasifikasian gangguan jiwa skizofrenia dalam pasal 44 KUHP sebagai alasan peniadaan pidana dan menganalisis ketepatan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian yaitu skizofrenia dapat diklasifikasikan dalam pasal 44 KUHP sebagai alasan penghapus pidana sebab terganggu karena penyakit dikarenakan skizofrenia merupakan gangguan jiwa golongan psikosis. Penderita skizofrenia dinilai tidak memiliki kemampuan bertanggungjawab karena adanya halusinasi dan delusi. Selain itu, Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms kurang tepat, sebab hakim kurang memperhatikan hubungan deskriptif-normatif pembuktian ketidakmampuan bertanggungjawab. Berdasarkan teori Psikoanalisis, penyebab tindak pidana dalam Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/PN Pms adalah karena adanya gangguan jiwa yang mempengaruhi penerimaan informasi dan persepsi terdakwa.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pembunuhan, Skizofrenia.

The decisions given by the judges in deciding cases where the perpetrator are persons suffering from a mental disorders are generally in the form of action sanctions, namely conducting treatment in a mental hospital for a maximum of 1 year as regulated in article 44 paragraph (2) of the Criminal Code. However, there are judges who still impose criminal sanctions on perpetrators who suffer from mental disorders. For example, in Decision Number 288/Pid.B/2020/PN Pms regarding the criminal case of murder committed by a person suffering from schizophrenia. This research was conducted to analyze the classification of schizophrenia mental disorders in Article 44 of the Criminal Code as a reason for the abolition of a crime and to analyze the accuracy of the judge's considerations in the Pematangsiantar District Court decision Number 288/Pid.B/2020/PN Pms in relation to the defendant's criminal responsibility. The research method used in this research is a normative juridical method with a statutory approach, concept approach and case approach. The results of the research are that schizophrenia can be classified in Article 44 of the Criminal Code as a reason for expunging a crime because it is disturbed by an illness because schizophrenia is a mental disorder of the psychosis class. Schizophrenia sufferers are considered to have no ability to take responsibility because of hallucinations and delusions. In addition, the considerations of the panel of judges in Decision Number 288/Pid.B/2020/PN Pms were inaccurate, because the judge did not pay enough attention to the descriptive-normative relationship to prove incapacity for responsibility. Based on psychoanalytic theory, the cause of the crime in Decision Number 288/Pid.B/2020/PN Pms was due to a mental disorder that affected the defendant's reception of information and perception.

Keywords: Criminal Responsibility, Homicide, Schizophrenia.