ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT TEKNIS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) Di LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) PEMERINTAH KOTA SURABAYA

ANALYSIS OF THE NEEDS FOR TECHNICAL TRAINING FOR STATE CIVIL APPARATUS (ASN) IN THE PERSONNEL AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT AGENCY (BKPSDM) OF SURABAYA CITY GOVERNMENT

Pengelolaan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan keterampilan penting yang harus diimiliki oleh lembaga manapun, terutama dalam kaitannya dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dikarenakan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tergantung pada kinerja pegawai yang ada. Selain itu, tuntutan pekerjaan yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi yang semakin rumit menciptakan persaingan global yang ketat. Sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 101 Tahun 2000 tentang pendidikan dan Pelatihan ASN, diperlukan adanya pelatihan atau diklat ASN yang mampu mendorong kompetensi setiap pegawai untuk mampu memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya gap kompetensi yang dimiliki oleh pegawai di lingkungan BKPSDM Surabaya sebagai akibat dari belum maksimalnya pelaksanaan pelatihan sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang telah diatur pada Keputusan Walikota Surabaya No. 188.45/388/436.1.2/2022, dilanjutkan dengan menentukan jenis diklat yang dibutuhkan untuk memenuhi gap kompetensi yang ada. Langkah penentuan diklat teknis yang digunakan merujuk pada Peraturan Kepala BKN nomor 17 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat Teknis, meliputi tahap penyusunan profil kompetensi jabatan, pemetaan kompetensi pengelola kepegawaian, serta penentuan kebutuhan diklat teknis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesenjangan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai di lingkungan BKPSDM Surabaya, dibuktikan dengan hasil wawancara kompetensi yang telah dilakukan, beberapa pegawai masih belum memenuhi kriteria atau standar yang telah ditetapkan oleh instansi terkait. Maka dari itu, selanjutnya dilakukan penentuan kebutuhan diklat teknis sesuai dengan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan efektivitas pelayanan publik.

Kata Kunci : Pengembangan Kompetensi, Diklat Teknis, Standar Kompetensi Jabatan

Human Resources (HR) quality management is an important skill that must be possessed by any institution, especially in relation to the State Civil Apparatus (ASN). This is because the success of government administration depends on the performance of existing employees. In addition, job demands caused by increasingly complex technological developments create tight global competition. So based on Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 101 of 2000 concerning ASN education and training, ASN training or education and training is needed that can encourage the competence of each employee to be able to meet the established competency standards. This study aims to identify the competency gaps possessed by employees in the Surabaya BKPSDM environment as a result of the less than optimal implementation of training in accordance with the Job Competency Standards that have been regulated in the Decree of the Mayor of Surabaya No. 188.45/388/436.1.2/2022, followed by determining the type of training needed to meet the existing competency gap. The steps for determining technical training used refer to the Regulation of the Head of BKN Number 17 of 2011 concerning Guidelines for the Implementation of Technical Training Needs Analysis, including the stages of compiling job competency profiles, mapping employee management competencies, and determining technical training needs. This study uses a descriptive qualitative method through interviews, documentation, and observation to find solutions to the problems studied. The results of the study indicate that there are several competency gaps possessed by employees in the Surabaya BKPSDM environment, as evidenced by the results of competency interviews that have been conducted, several employees still do not meet the criteria or standards set by the relevant agencies. Therefore, the next step is to determine the need for technical training in accordance with employee competencies to improve performance and optimize the effectiveness of public services.

Keywords: Competency Development, Technical Training, Job Competency Standards