ANALISIS PUTUSAN NOMOR 194/PID.SUS/2019/PN MNK TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN TERHADAP TRANSAKSI ELEKTRONIK

ANALYSIS OF DECISION NUMBER 194 / PID.SUS / 2019 / PN MNK CONCERNING THE CRIMINAL ACTS OF FRAUD IN ELECTRONIC TRANSACTIONS

Kejahatan menggunakan media yang bersifat nonverbal mudah ditemui dalam era digital sebagai mitra interaksinya, terutama dalam tindak penipuan online. Putusan Negeri Manokwari nomor 194/1Pid.sus/2019/PN Mnk, menyatakan pelaku terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal pasal 378 KUHP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis alasan Penuntut Umum mencantumkan Pasal 45 ayat (1) jo pasal 27 Ayat (1) Undang-Undanng ITE dalam surat dakwaan dalam putusan nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Mnk dan, untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pasal 378 KUHP terkait asas Lex specialis derogat legi generale dalam putusan nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Mnk. Dalam hal ini Hakim sudah tepat, karena pasal yang didakwakan memenuhi unsur-unsur pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undanga, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dalam penelitian menjelaskan alasan Penuntut Umum tidak cermat dan jelas dalam mencantumkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dalam surat dakwaan terkait tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik dan menganalisis pertimbangan hakim sudah tepat dalam menjatuhkan pasal 378 KUHP terkait asas Lex specialis derogat legi generale dalam putusan nomor 194/Pid.Sus/2019/PN Mnk

Crime using nonverbal media and easy to find in the digital era as interaction partners, especially in online fraud. Decision number number 194 / 1Pid.sus / 2019 / PN Mnk, stated that he was proven legally to commit a criminal act of fraud. The decision is based on article 378 of the Criminal Code concerning fraudulent acts in which there is a discrepancy in the penalties for criminal acts that commit fraud in online transactions. The purpose of this research is the reasons for the general prosecution which Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 Paragraph (1) of the ITE Law in the indictment relating to decision number 194 / Pid.Sus / 2019 / PN Mnk and, analysis of the Judges' considerations in imposing Article 378 of the Criminal Code against lex specialis derogate legi generale in criminal case number 194 / Pid.Sus / 2019 / PN Mnk. The method used in this research is juridical normative using a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The results in the study explain the reasons for the Public Prosecutor to be inaccurate and clear in including article 27 paragraph (1) of the ITE Law in the indictment related to criminal acts of fraud in electronic transactions and to analyze the judges' considerations as correct in imposing article 378 of the Criminal Code regarding the principle of Lex specialis derogat legi generale decision number 194 / Pid.Sus / 2019 / PN Mnk