ANALISIS HUKUM PENGUSAAN TANAH EKS BARAT EIGENDOM OLEH MASYARAKAT
Kompleksitas kepemilikan dan penguasaan tanah eks Barat Eigendom di Indonesia, yang merupakan warisan sistem hukum kolonial dan masih menimbulkan ketidakpastian hukum serta konflik antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta, sehingga diperlukan harmonisasi regulasi dan kebijakan agraria untuk memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi masyarakat yang telah lama menguasai tanah tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan pemberian hak atas tanah yang dikuasai oleh masyarakat serta regulasi pemerintah dalam mengatur penguasaan tanah eks Barat Eigendom di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang mengkaji berbagai peraturan hukum serta teori kepemilikan tanah guna menganalisis penguasaan tanah eks Barat Eigendom oleh masyarakat. Hasil penelitian memaparkan bahwa p engaturan pemberian hak atas tanah yang dikuasai masyarakat di Indonesia didasarkan pada berbagai regulasi, seperti Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, yang menggantikan sistem kolonial berbasis eigendom dengan sistem pertanahan nasional melalui hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai kendala, termasuk tumpang tindih regulasi, kompleksitas birokrasi, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap sertifikasi tanah. Pemerintah telah menerbitkan regulasi tambahan, seperti PP No. 24 Tahun 1997 dan PP No. 18 Tahun 2021, untuk menyederhanakan legalisasi tanah eks Eigendom, namun tantangan administratif dan kurangnya sosialisasi masih menghambat efektivitas kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan peningkatan akses informasi agar masyarakat yang telah lama menguasai tanah eks Eigendom dapat memperoleh kepastian hukum dan keadilan agraria.
Kata Kunci: Tanah Eigendom, Kepastian Hukum, Regulasi Agraria, Hak Milik, Konflik Tanah.
The complexity of ownership and control over former Western Eigendom land in Indonesia, which is a legacy of the colonial legal system, continues to create legal uncertainty and conflicts between communities, the government, and private entities. Therefore, regulatory harmonization and agrarian policies are needed to provide legal certainty and justice for communities that have long occupied these lands. The objective of this study is to examine and analyze the regulation of land rights granted to communities and the government's policies in managing the control of former Western Eigendom land in Indonesia. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, analyzing various legal regulations and land ownership theories to assess the control of former Western Eigendom land by communities. The study reveals that the regulation of land rights granted to communities in Indonesia is based on various legal frameworks, such as Article 33(3) of the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (UUPA) No. 5 of 1960, which replaced the colonial eigendom-based system with a national land tenure system, including land ownership rights, cultivation rights, building rights, and usage rights. However, the implementation of these policies faces numerous challenges, including regulatory overlaps, bureaucratic complexity, and limited public access to land certification. The government has issued additional regulations, such as Government Regulation (PP) No. 24 of 1997 and PP No. 18 of 2021, to simplify the legalization process for former Eigendom land. Nevertheless, administrative challenges and a lack of public outreach continue to hinder the effectiveness of these policies. Therefore, regulatory harmonization and improved access to information are essential to ensure legal certainty and agrarian justice for communities that have long controlled former Eigendom land.
Keywords: Eigendom Land, Legal Certainty, Agrarian Regulation, Property Rights, Land Conflict.