Konflik Kepentingan antara Pemerintah Desa Curahdringu dan Desa Dungun terhadap Pembangunan Wisata Pantai Bahak

Disporaparbud melakukan pembangunan destinasi pariwisata Pantai Bahak di Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo, sebagai salah satu destinasi wisata penunjang BTS (Bromo Tengger Semeru). Pantai Bahak terletak di wilayah administratif dua desa yaitu Desa Curahdringu dan Desa Dungun. Permasalahan muncul karena pemerintah desa Dungun mengalami kecemburuan sosial dan ketimpangan dikarenakan di daerahnya tidak dilakukan pembangunan, sehingga melakukan pembukaan pintu masuk secara mandiri di Desa Dungun. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis konflik kepentingan antara pemerintah Desa Curahdringu dan Desa Dungun terhadap pembangunan Pantai Bahak. Penelitian ini menggunakan teori konflik kepentingan Ralf Dahrendorf. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil penelitian menyatakan faktor penyebab konflik kepentingan yaitu perbedaan sarana sosial, perbedaan waktu pembangunan di Pantai Bahak,  perbedaaan pembentukan sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, dan mata pencaharian baru. Kepentingan nyata dilakukan oleh Bupati Kabupaten Probolinggo dengan Kepala Desa Curahdringu melalui program konservasi, pemberian tong sampah, dan gazebo untuk Desa Curahdringu. Dilakukan pembangunan Pantai Bahak di Desa Curahdringu oleh Disporaparbud sebagai tindakan lanjutan. Kegiatan serupa tidak dilakukan di Desa Dungun. Terjadinya konflik kepentingan karena perbedaan tujuan, sarana dan prasarana, manajemen, dan kendala dalam pembangunan Pantai Bahak melalui relawan, pemerintah desa, Disporaparbud, BumDes, Pokdarwis, dan wisatawan. Resolusi konflik masih belum dapat dilakukan oleh Disporaparbud. Permasalahan lain sebagai dampak dari konflik kepentingan yaitu wisatawan merasakan kebingungan dalam memilih pintu masuk dan permasalahan kebersihan terkait sampah plastik.

Kata Kunci : Konflik Kepentingan, Konservasi, Pantai Bahak, Pembangunan, Perebutan Hak

Disporaparbud is developing the Bahak Beach tourism destination in Tongas District, Probolinggo Regency, as one of tourist destinations supporting BTS (Bromo Tengger Semeru). Bahak Beach is located in administrative area of two village, namely Curahdringu Village and Dungun Village. The problem arose because Dungun village government experienced social jealousy and inequality because development was not carried out in the area, so they opened the entrance independently in Dungun Village. The purpose of this study was to analyze conflict of interest between government of Curahdringu Village and Dungun Village on development of Bahak Beach. This research uses Ralf Dahrendorf conflict of interest theory. The method used is qualitative. The results of study stated that factors causing conflict of interest were differences in social facilities, differences in development time at Bahak Beach, differences formation of social systems and social organizations, and new livelihoods. The real interest was carried out by the Regent of Probolinggo Regency with Head of Curahdringu Village through conservation programs, providing trash cans, and gazebos of Curahdringu Village. The development of Bahak Beach in Curahdringu Village by Disporaparbud was carried out as a follow-up action. Similar activities were not carried out in Dungun Village. The occurrence of conflicts of interest due to differences in objectives, facilities and infrastructure, management, and obstancles in the development of Bahak Beach through volunteers, village government, Disporaparbud, BumDes, Pokdarwis, and tourists. Disporaparbud still cannot do conflict resolution. Another problem as a result the conflict of interest in tourists feel confused in choosing the entrance and hygiene problems related to plastic waste.

Keywords: Conflict of interest, Conservation, Bahak Beach, Development, Conquest of Rights