Minat Investasi dalam Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Investment Interest in The Development of Ibu Kota Nusantara (IKN)

Penelitian ini mengkaji pengaruh skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) dan pendanaan internasional terhadap minat investasi mahasiswa dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek IKN memerlukan pendanaan besar, dengan 80% diharapkan berasal dari investasi non-APBN. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 297 mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Surabaya. Analisis data dilakukan melalui regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik KPBU maupun pendanaan internasional tidak berpengaruh signifikan terhadap minat investasi. Meskipun secara teoritis skema tersebut dianggap strategis, persepsi positif tidak langsung meningkatkan keinginan untuk berinvestasi. Risiko korupsi, kurang nya transparansi, dan ketidakpastian hukum menjadi hambatan utama. Pemerintah perlu membangun kepercayaan melalui tata kelola yang transparan, kebijakan yang konsisten, dan jaminan hukum yang jelas guna menciptakan ekosistem investasi yang kondusif dan menarik bagi investor domestik maupun asing.

This study examines the influence of Public-Private Partnership (PPP) schemes and international funding on students’ investment interest in the development of Indonesia’s new capital city, Ibu Kota Nusantara (IKN). The IKN project requires massive funding, with 80% expected to come from non-state budget investments. Using a quantitative approach, questionnaires were distributed to 297 accounting students from State University of Surabaya. The data were analyzed using multiple linear regression. The results show that neither PPP not international funding significantly affect investment interest. Although theoretically strategic, positive perceptions of these schemes do not directly lead to a willingness to invest. Key barriers include corruption risk, lack of transparency, and legal uncertainty. To foster a conducive investment ecosystem and attract both domestic and foreign investors, the government must build trust through transparent governance, consistent policies, and legal certainty.